Pencegahan Korupsi, Muba Nomor 2 Terbaik di Sumsel

Sumselterkini.co.id, Palembang- Menerapkan pelayanan publik yang transparan serta meminimalisir tindak pidana korupsi menjadi hal prioritas yang dilakukan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin untuk mewujudkan Good Governent dan clean governent (Pemerintahan  yang baik dan  bersih.

Terbukti, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, yang langsung dihadiri Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin Selasa (19/3/2019)

Kabupaten Musi Banyuasin tercatat di Peringkat Kedua daerah yang menerapkan sistem pencegahan korupsi dalam program-program Pemerintahan yang saat ini dijalankan.

“Muba ini sudah 74 % ini nilai yang sangat baik dan Peringkat ke dua Se-Sumsel, hanya 1% dibawah rata-rata nasional,” ungkap Kasatgas Korsupgah KPK RI, Aida Ratna.

Dikatakan, di level Kabupaten/Kota capaian Rencana Aksi (Renaksi) 2018 yang sudah dilakukan Pemkab Muba sudah sangat baik dan ini harus dipertahankan bahkan wajib terus ditingkatkan dan menjadi kewajiban kita bersama untuk mendorong meminimalisir terjadinya tindakan korupsi dilingkungan pemerintah

Seperti diketahui terungkap dalam rapat koordinasi dan evaluasi  Program Pemberantasan korupsi  bahwa Pemkab Muba sudah 87 persen skornya dalam melaksanakan proses pengadaan yang telah dilakukan di ULP ( Unit Layanan Pengadaan) Pemkab Musi Banyuasin dan ini harusnya menjadi acuan dan menjadi contoh juga bagi pemerintah daerah lain,” ujar Aida Ratna.

Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin menyebutkan bahwa Pemkab Muba akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik efektif efesien transparan akuntable serta dapat memudahkan masyarakat dalam setiap layanan publik yang ada di Musi Banyuasin dan kami akan berkomitmen untuk itu demi mewujudkan Pemerintahan yang bersih.

“Sebagian pelayanan publik di Muba kita telah lakukan dengan memanfaatkan teknologi digital secara online sebagai layanan keterbukaan informasi publik serta dengan melaksanakan sistem informasi publik yang online ini bisa langsung diawasi serta dikawal oleh seluruh elemen masyarakat khususnya element masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Muba,” dan diluar Musi Banyuasin sebagai bahan pertanggungjawaban kami ke publik terangnya.

Selain itu Kandidat Doktor Universitas Padjajaran ini menyebutkan, bahwa sebelumnya juga Pemkab Muba melalui  DPMPTSP telah mendapatkan Penghargaan Top 90 Pelayanan Publik Terbaik di Indonesia.

Dan pada saat ini DPMPTSP Muba lagi gencar gencarnya saya dorong dan saya monitor langsung untuk melakukan inovasi pelayanan Siap Antar dan Jemput Izin (SAJI)

Program SAJI ini punya 3 keunggulan yaitu SAJI ON SITE (pelayanan perizinan secara rutin ke Kecamatan dengan menggandeng BPJS Kesehatan, KPP Pratama untuk mempermudah pemrosesan perizinan yang dibutuhkan masyarakat langsung)

Kemudian, Program SAJIMAN (petugas yang siap antar jemput izin selesai maupun berkas perizinan), dan program ketiga program HALLO SAJI yakni   (layanan jasa untuk setiap proses perizinan), serta KANTONG SAJI (layanan Jemput bola di Kecamatan secara rutin dari yang telah terjadwal setiap hari Senin sampai Jumat).

Program program inovasi layanan Publik Ini semua diterapkan semata-mata untuk mewujudkan pelayanan yang yang efektif efesien dan transparan serta meminimalisir tindakan tindakan yang merugikan masyarakat dan Petugas Layanan sendiri dari tindakan korupsi khusunya di lingkungan Pemkab Muba,” bebernya.

Lanjut Dodi, upaya-upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih tersebut juga tidak terlepas dari dukungan legislatif di Muba serta Forkopimda ( Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Muba yang selalu bersinergi dan berkolaborasi bersama untuk melakukan upaya upaya pencegahan tindakan korupsi yang dapat merugikan kita semua dan kami berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan muba yang bersih dan mewujudkan layanan publik menuju pelayanan yang prima bagi masyarakat Musi Banyuasin.

Pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 dan Sosialisasi Program Tahun 2019 tersebut Bupati Muba turut didampingi Ketua DPRD Muba Abusari SH MSi, Sekda Muba Drs Apriyadi MSi, dan Inspektur Kabupaten Muba R E Aidil Fitri. Serta turut dihadiri langsung Gubernur Sumsel Herman Deru, Koordinator Wilayah II KPK RI Abdul Haris, Ketua DPRD Provinsi Sumsel MA Gantada SH MHum, dan Kepala BPKP Sumsel Gilbert Hutapea.[**]

Penulis : One