INTENSI pokok membangun jalan sambung menyambung adalah dengan membuka daerah terisolir serta menormalkan harga logistik. Hal inilah yang menjadi konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo dalam bentuk Tol Laut.
Dilansir dari InfoPublik.id, program Tol Laut hadir dengan tujuan memangkas biaya logistik sehingga harga yang diterima oleh masyarakat sebagai pengguna akhir menjadi tidak terlalu mahal dan terciptanya konektivitas antar daerah.
Program ini bertujuan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok, dengan begitu tujuan penurunan disparitas harga melalui pemerataan harga Logistik setiap barang di seluruh wilayah Indonesia pun bisa terwujud.
Hal tersebut tertuang dalam laporan “Capaian Kinerja 2021, Indonesia Tangguh-Indonesia Tumbuh” yang diluncurkan tepat pada dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, Rabu (20/10/2021).
“Ada 33 ruas jalan tol selesai bagi lalulintas darat, 106 pelabuhan dan 30 trayek untuk tol laut, dan 39 rute melayani jembatan udara. Roda perekonomian berputar, investasi terkejar,” bunyi laporan tersebut.
Sejak mulai jalan pada 2015, rute Tol Laut tadinya hanya memiliki 2 trayek. Jumlahnya meningkat menjadi 6 trayek pada 2016, dan bertambah lagi menjadi 13 trayek baru pada 2017. Tak berhenti sampai disitu, penambahan rute Tol Laut terus dipacu hingga mencapai 18 trayek pada 2018 dan digenapkan menjadi 20 trayek pada 2019.
Memasuki 2020, rute Tol Laut terus melonjak hingga mencapai 26 trayek meski ditengah gempuran pandemi COVID-19. Penambahan jumlah trayek tersebut selalu diiringi dengan penambahan jumlah pelabuhan dan kapal, hingga pada 2021, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kembali menambah 4 trayek baru tol laut, sehingga total menjadi 30 trayek. Penambahan jumlah trayek ini melibatkan 106 pelabuhan yang terdiri atas 9 pelabuhan pangkal dan 97 pelabuhan singgah.
Sejak diluncurkan, program Tol Laut ini memang selalu mendapatkan subsidi. Pada 2016, subsidi Tol Laut Rp218,9 miliar, kemudian naik menjadi Rp355 miliar pada 2017. Di 2018, subsidi Tol Laut bengkak menjadi Rp447,6 miliar.
Namun pada 2019, subsidinya dipangkas menjadi Rp224 Miliar. Tetapi Pemerintah kembali menambah alokasi subsidi Tol Laut pada 2020 menjadi sebesar Rp436 Miliar.
Tidak hanya itu, kapal-kapal berbendera Indonesia kini bisa bersaing di bisnis logistik mancanegara. Hal Ini terwujud berkat pencapaian kategori whitelist yang berhasil di raih Indonesia berdasarkan MoU Tokyo.
Dengan masuknya Indonesia ke dalam white list Tokyo MoU merupakan pengakuan dunia terhadap Port State Control (PSC) Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia dan menjadikan pelabuhan di Indonesia dapat bersaing dengan pelabuhan negara lain di dunia.(***)
