Sumselterkini.co.id, Jakarta-Rapat koordinasi ini, sebagai tindak lanjut komunikasi saat Temu BRIDA akhir tahun lalu.Kegiatan yang pertama kali kita lakukan dengan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (ORPA) ini, dalam rangka diseminasi dan pemanfaatan riset dan inovasi daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Yopi selaku Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RID) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), saat Rapat Koordinasi dengan ORPA BRIN di Gedung BJ Habibie, Jakarta pada Rabu (11/1).
Yopi melanjutkan, tusi Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah adalah penyiapan kebijakan yang mendukung mitra kerja RID, berfokus pada kebijakan terkait riset dan inovasi daerah. “Output utamanya berupa hasil kajian dan rekomendasi, yang akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam membuat keputusan. Hal ini untuk memanfaatkan hasil riset secara tepat, agar kegiatan di daerah dapat berkelanjutan,” tambahnya.
RID memiliki beberapa Direktorat, meliputi: pertama, Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah berfokus dalam membuat ataupun mendampingi daerah, dalam membuat kebijakan yang dapat dimanfaatkan bagi daerahnya. Kedua, Direktorat Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah, sebagai pintu masuk daerah dalam menyampaikan permasalahannya. Ketiga, Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah. Fokus utamanya mengintroduksi hasil-hasil riset dari seluruh sumber, yang bisa diperkenalkan atau direplikasi oleh daerah.
Tugas kami, kata Yopi, agar BRIN dapat memberikan impact bagi daerah, yakni dengan membantu Pemda dalam proses penguatan ekosistem riset, dan inovasi daerah. “Kita arahkan agar Pemda tidak melakukan riset-riset dasar. Kita bantu agar daerah mendapatkan manfaat yang banyak, tetapi bukan secara afirmasi total. Di samping itu, diperlukan juga keproaktifan daerah,” tuturnya.
BRIN memiliki wewenang, dalam memberikan layanan kepada Pemda. Jumlah Pemda sangat banyak, sehingga tidak memungkinkan melakukan pelayanan yang sangat teknis, jadi lebih bersifat generik. Ketika Pemda membutuhkan pelayanan khusus, mereka bisa mengusulkan kerja sama yang bisa dilakukan dengan BRIN, melalui Nota Kesepakatan Sinergi (NKS).
Lebih jauh Yopi menjelaskan, salah satu tugas utama Deputi RID agar daerah membentuk BRIDA, sehingga koordinasi menjadi lebih cepat. “BRIDA sebagai koordinator pemanfaatan hasil-hasil riset, dan inovasi di daerah. Selanjutnya, melakukan pembinaan teknis, berupa konsultasi, fasilitasi, riset, dan diklat. Bimbingan dan pengawasan teknis yang utama, dan sudah sering dilakukan adalah konsultasi dan riset,” ungkapnya.
Yopi berharap, agar kita dapat melakukan diseminasi yang sifatnya generik ke daerah. Kemudian dilakukan diseminasi, dengan target yang lebih spesifik. Diharapkan juga ada tindak lanjut konkrit, yang akan dilakukan bersama dalam menghadapi Pemda, terutama untuk jangka pendek.
Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN Robertus Heru Triharjanto menyampaikan, bahwa dirinya akan memberikan beberapa masukan untuk menjadi konten bagi Deputi RID. “Saya mengajak Pusat Riset Penginderaan Jauh (PRPJ), agar fokus target tahun ini masuk ke pelayanan data untuk daerah. PRPJ, sebelumnya adalah kedeputian di LAPAN dengan tugas dan fungsi dari hulu ke hilir, yang berbasis citra satelit. Hilirisasinya di Indonesia kebanyakan public services, salah satunya yang sering terlihat di media adalah SiPongi, ada di web Kementerian Lingkungan Hidup,” terangnya.
Dia menambahkan, SiPongi merupakan platform untuk pemantauan kebakaran hutan. Selain itu juga, ada Standing Crop di Kementerian Pertanian untuk memantau status tanaman pangan. Kedua platform itu mengambil data dari BRIN, yakni data yang disalurkan secara otomatis melalui Pusdatin.
“Fungsi penginderaan jauh di level kebijakan, telah berkoordinasi dengan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN. Hubungannya dengan kementerian, membuat shopping list kebutuhan kementerian terhadap penginderaan jauh. Sedangkan dengan Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, terkait kementerian yang ada di pusat,” ucapnya.
Robertus mengutarakan, status 2019 ada 45 lebih NKS dengan Pemda untuk penyediaan informasi, karena mereka bukan advanced user, tetapi berada di level informasi. “Pemda memerlukan bantuan untuk pengolahan data, sesuai dengan informasi yang ingin mereka dapatkan. Informasi yang paling banyak dibutuhkan Pemda berupa Geographical Information System (GIS), yakni data spasial sebagai decision making pengelolaan, dan pengembangan di daerahnya,” tuturnya.
Dia membeberkan, SDM di daerah memerlukan bimtek untuk membuat GIS, sebelum pandemic Covid-19 bisa dilakukan 9 sampai 10 kali bimtek. Saat ini, bimtek dilakukan dengan pihak swasta/start up. “Pemda memerlukan pelayanan yang tematik, sehingga kami meminta bantuan Deputi RID untuk mengemasnya. Kami memiliki SDM yang terbatas untuk penyelenggaraan pelayanan kepada daerah. Sesuai dengan proses bisnis di BRIN, Deputi RID dapat mengambil konten pengideraan jauh ini, sebagai salah satu bentuk binwas teknis kepada Pemda,” ucapnya.
Rubini Jusuf Perekayasa Ahli Madya dari Pusat Riset Penginderaan Jauh BRIN memaparkan, ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan LAPAN hingga 2021, meliputi: pertama litbangjirap, berupa teknologi stasiun Bumi dan akuisisi data, teknologi pengolahan data, teknologi pengelolaan dan distribusi data, dan lain-lain.
“Kedua, akuisisi dan perolehan data berupa sistem Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN), seperti: data resolusi rendah optik, menengah optik, dan tinggi optik, dan sebagainya. Ketiga, pengolahan dan pengelolaan data, berupa: koreksi geometric, koreksi radiometric, cloud masking, mosaiking, klasifikasi, deteksi geobiofisik, dan lain-lain. Keempat, pemanfaatan data dengan Sistem Pemanfatauan Bumi Nasional (SPBN), melalui Sistem Pemantauan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (SIPANDA). Kemudian, SIstem Informasi Mitigasi Bencana Alam (SIMBA) sebagai peringatan dini, dan pemantauan bencana, tanggap darurat bencana, dan lain-lain,” jelasnya.
Saat LAPAN berintegrasi dengan BRIN, kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh ORPA, antara lain: litbangjirap, pengolahan dan pengelolaan data. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, berupa: akuisisi dan perolehan data. Pusdatin dengan layananan data dan informasi, dan Deputi lainnya yang ada di BRIN untuk pemanfaatan data. [***]
