Sumselterkini.co.id, – Palembang, 14 April 2025 – Di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumsel terasa seperti ruang kelas saat pembagian rapor. Bedanya, yang duduk di bangku bukan siswa, melainkan para wakil rakyat, lengkap dengan jas dan senyum yang kadang terpaksa. Sidang Paripurna XI digelar untuk membedah habis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.
Dipimpin langsung Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, SE, MM, sidang ini bukan sembarang rapat. Ini semacam sidang “wisuda” tahunan, di mana gubernur dinilai, dikritisi, dan kalau beruntung dipuji. Pak Andie, dengan gaya pidato tenang tapi penuh makna, menyampaikan bahwa laporan pansus-pansus sudah masuk dan isinya penuh catatan strategis, masukan, hingga kritikalias, semacam ‘catatan kaki’ yang kalau dibaca teliti bisa bikin kepala cenat-cenut.
“Atas nama pimpinan dan anggota DPRD, kami ucapkan terima kasih untuk semua pihak. Semoga kerja kita ini diberkahi Allah SWT,” ucapnya. Sebuah doa yang terdengar syahdu di tengah rapat yang penuh dokumen dan tekanan politik. Semoga berkahnya benar-benar turun, bukan cuma turun anggaran.
Giliran bicara, juru bicara Pansus II, Abdul Fikri Yanto S.Th.I., M.Ag, tampil kalem tapi tegas. Ibarat ustaz yang lagi menyampaikan khutbah keuangan, ia menyampaikan bahwa secara umum kinerja OPD mitra Pansus II itu… cukup baik. Bahasa diplomatis yang kalau diartikan bebas mungkin bunyinya, “yaaa lumayanlah, tapi jangan ge-er.”
Yang paling ditekankan Pansus II adalah soal anggaran. Katanya, semua program hebat itu butuh “bensin” alias duit. Jadi jangan pelit kalau mau cepat. Khususnya bidang perekonomian yang katanya merupakan pondasi kesejahteraan masyarakat. Ibarat rumah, ini pondasi yang kalau tidak kuat, bisa roboh sebelum diguyur hujan.”Diperlukan penguatan anggaran agar kinerja bisa maksimal, dan efisiensi yang dilakukan jangan sampai memangkas kegiatan yang langsung bersentuhan dengan rakyat,” tegasnya.
Intinya hemat boleh, tapi jangan sampai rakyat yang dikorbankan. Kalau bisa, potong anggaran dari yang nggak-nggak dulu kayak seminar yang isinya cuma tepuk tangan dan foto-foto.
Masuk ke Pansus III, giliran Bembi Perdana yang naik ke mimbar. Gayanya seperti guru matematika yang baru selesai memeriksa ujian. Intinya, laporan LKPJ Gubernur bisa diterima. Tapi, jangan senang dulu. Masih ada rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Ini seperti surat cinta yang isinya “Aku terima kamu apa adanya, tapi tolong perbaiki yang kurang-kurang itu ya, sayang.”
Pansus III melihat secara keseluruhan, realisasi keuangan dan kinerja mitra kerja oke-oke saja. Tapi tetap saja, ada hal-hal yang perlu diperbaiki agar ke depan tidak mengulang “drama” yang sama tiap tahun.“Kami pahami, kami terima… tapi dengan catatan,” katanya. Catatan yang jumlahnya bisa bikin mata pegel kalau dibaca sambil ngopi tanpa cemilan.
Paripurna XI memang sudah usai. Tapi kisahnya belum. Yang berat itu bukan menyusun laporan, tapi menindaklanjuti rekomendasi yang isinya bisa panjang kayak daftar belanjaan lebaran. DPRD sudah menunaikan tugasnya sebagai “guru pengawas”, sekarang giliran Gubernur dan tim yang harus duduk manis (atau mungkin jungkir balik) menyusun strategi biar tahun depan rapornya tidak penuh coretan tinta merah.
Sidang ini bukan sekadar formalitas. Ini cermin dari harapan rakyat. Dan kalau cermin ini retak, ya bisa-bisa wajah pemerintah kelihatan seram, padahal niatnya ingin tampil menawan.
Semoga setelah ini, bukan hanya doa yang terucap dari mulut para pimpinan daerah, tapi juga tindakan nyata yang terasa sampai ke dapur masyarakat. Karena Sumsel bukan cuma butuh visi, tapi juga aksi dan tentu saja, anggaran yang tidak nyangkut di tengah jalan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar sidang Paripurna XI (Sebelas) dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus-Pansus terhadap LKPJ Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2024 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumsel, Senin 14 April 2025.
Sidang Paripurna XI dipimpin Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, SE, MM ketika memimpin sidang paripurna menyampaikan berdasarkan laporan hasil pembahasan dan penelitian pansus-pansus yang telah disampaikan, pada intinya berisikan catatan-catatan strategis, saran, masukan atau koreksi terhadap berbagai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.[***]
ADV
