Sumselterkini.co.id, – Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Rabu (11/6/2025), tampak lebih semarak dari biasanya. Bukan karena ada yang ulang tahun atau dibagikan nasi kotak rendang, tapi karena delapan fraksi di DPRD Provinsi Sumsel tampil bergantian menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Bersama mikrofon yang tak sempat nganggur, para juru bicara fraksi satu per satu maju seperti finalis audisi. Bukan untuk menyanyi, tapi menyuarakan opini mulai dari yang lembut bak angin sepoi sampai yang tajam bak kritik mertua saat gaji menipis. Rapat ini sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Raden Gempita, yang didampingi duet sejawatnya H. Nopianto dan Ilyas Panji Alam. Lengkap juga dihadiri Sekda Sumsel Edward Chandra, serta OPD yang datang bukan untuk ngopi santai, tapi untuk mendengar aspirasi.
Delapan fraksi yang tampil Golkar, Gerindra, NasDem, PDI Perjuangan, Demokrat, PKB, PKS, dan PAN secara umum memberi lampu hijau. Mereka setuju Raperda ini lanjut dibahas. Tapi ingat, kata mereka, ini bukan berarti langsung ACC tanpa catatan. Ibarat masakan, boleh enak, tapi tetap harus dikoreksi garam dan penyedapnya.
Catatan yang paling sering diulang seperti kaset lawas adalah soal PAD alias Pendapatan Asli Daerah. Fraksi-fraksi menyoroti pentingnya menggali potensi lokal. Sumsel ini, kata mereka, jangan cuma jago di migas dan karet. Banyak potensi lain yang bisa ditambang tentu bukan tambang beneran, tapi tambang ide, inovasi, dan kreativitas.
Belanja daerah juga tak luput dari sorotan. Fraksi meminta penguatan pengawasan agar duit rakyat itu tidak nyasar kayak paket kurir yang salah rumah. Belanja harus tepat guna, bukan asal habis. Jangan sampai program jalan, tapi manfaatnya cuma semanis brosur promosi.
Tentu saja, fraksi juga tahu diri. Mereka tak sekadar mengkritik. Beberapa capaian Pemprov Sumsel tetap diapresiasi. Tapi seperti hubungan pacaran, apresiasi tanpa evaluasi bisa berujung kekecewaan. Jadi, tetap perlu perbaikan di sana-sini. Akuntabilitas dan transparansi menjadi kata kunci yang disebut berulang, bahkan lebih sering dari kata “diskon” di pusat perbelanjaan.
Wakil Ketua DPRD Sumsel, Raden Gempita, menyebut bahwa pandangan umum ini adalah sumbangsih pemikiran dari fraksi-fraksi. Bukan cuma basa-basi, tapi murni demi penyempurnaan Raperda. Ia pun berharap pihak eksekutif menanggapi masukan ini dengan kepala dingin, hati lapang, dan catatan lengkap.
“Jawaban dari pihak eksekutif kami tunggu Senin, 16 Juni 2025. Jangan molor, jangan ngeles. Jawaban harus gamblang, bukan ngambang,” ujar Raden Gempita, setengah bercanda setengah serius.
Kalau dirangkum dalam satu kalimat Delapan fraksi DPRD Sumsel sudah kasih restu untuk Raperda APBD 2024 ini lanjut dibahas, asal jangan dianggap restu itu gratis tanpa revisi. Mereka maunya, Raperda ini bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar mencerminkan pertanggungjawaban yang bertaji. Karena uang rakyat, sekali salah kelola, bisa lebih pedih dari dicuekin gebetan.
Dan Sumsel? Sudah saatnya naik kelas. Bukan cuma pintar menganggarkan, tapi juga jago mempertanggungjawabkan. Jadi, mari kita tunggu jawaban dari eksekutif hari Senin nanti. Semoga bukan cuma isian PowerPoint, tapi solusi konkret. Kalau bisa disertai kopi dan senyum, lebih bagus lagi.[***]
