9 Fraksi DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2020 untuk dijadikan Perda Sumsel melalui pendapat akhir fraksi- fraksi. Rapat berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Sumsel, Senin (5/7/2021).
Seperti Fraksi Gerindra, melalui juru biacara Raden Gempita, menyampaikan tentang nilai investasi jangka panjang gubernur belum memberikan jawaban subjek item invesatsi yang tdiaktidak meningkat. Mengingat pada rapat pairpuna sebelumnya hanya dijelaskan penyumbang kenaikan terbesar PT Penjamin Kredit Daerah dan PT Bank Sumsel Babel.
“Kiranya nanti di rapat berikutnya dapat di urai kembali secara rinci agar seua invesatsi daerah dapat di inventarisir dan kemudian dapat di ketahui prospek investasinya,” katanya.
Kemudian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Meri Spd mengharapkan Pemerintah Provinsi Sumsel melalui dinas terkait agar pertanggungjawaban anggaran di kelola sebaik mungkin agar tidak terjadi silpa “Juga kita tekanan ke Badan Kesra, menyusulnya banyaknya proposal yang masuk untuk pembangunan masjid, sehingga jangan sampaik proposal bantuan masjid tersebut tidak tercover, kemudian terjadi silpa,” katanya.
Fraksi Demokrat, melalui Juru Bicara Tamtama Tanjung menyampaikan agar Pemerintah Provinsi Sumsel agar lebih kreatif mencari sumebr sumber PAD dari sektor lainnya dan mengoptimalkan sumber sumber pendapatan daerah lainnya yang non- pajak yang sudah ada “Guna meningkatkan anggaran pembangunan dan menumbuhkan perkenomian masyarakat” ujar Tamtama.
Rapat Paripurna DPRD Sumsel tentang raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2020 akan di lanjutkan kembali pada Senin 12 Juli 2021 dengan agenda Jawaban Gubernur Sumsel terhadap pemadangan fraksi fraksi DPRD Sumsel tentang Raperda Pertanggung Jawaban APBD Sumsel tahun 2020.[***]
ril
