RAPBD Palembang 2027 Tembus Rp4,84 Triliun, Ratu Dewa Siapkan Gebrakan untuk Warga
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
- visibility 8
- comment 0 komentar
- print Cetak

foto :ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
RAPBD Palembang 2027 menembus angka Rp4,84 triliun, sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menyiapkan anggaran jumbo guna memperkuat pelayanan publik, memenuhi kebutuhan dasar, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa harus memastikan anggaran triliunan rupiah itu benar-benar menghasilkan pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga.
Ratu Dewa menyampaikan rancangan anggaran tersebut dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I DPRD Kota Palembang, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat di Ruang Paripurna DPRD Kota Palembang itu, ia menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
Berdasarkan rancangan itu, Pemkot Palembang menargetkan pendapatan daerah mencapai Rp4,77 triliun. Sementara itu, pemerintah menyiapkan belanja daerah sebesar Rp4,84 triliun.
Artinya, rencana belanja lebih besar sekitar Rp68,45 miliar dibandingkan proyeksi pendapatan. Pemkot Palembang akan menutup selisih tersebut melalui pembiayaan netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Pemkot juga merencanakan pembiayaan netto sebesar Rp68,45 miliar sehingga menargetkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan nihil.
Anggaran Jumbo, Apa yang Dirasakan Warga?
Besarnya anggaran Rp4,84 triliun memunculkan harapan sekaligus tantangan bagi Pemkot Palembang. Masyarakat tentu ingin melihat anggaran tersebut menjawab persoalan perkotaan, bukan sekadar tercatat dalam dokumen keuangan.
Pelayanan publik, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemerataan pembangunan menjadi sektor penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Ratu Dewa menegaskan, Pemkot Palembang mengarahkan belanja daerah 2027 untuk membiayai program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan implementasi program dan kegiatan yang diprioritaskan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dasar guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Palembang,” ujar Ratu Dewa.
Pemerintah juga harus menerjemahkan prioritas itu ke dalam program konkret, target terukur, dan hasil yang bisa dinikmati masyarakat.
Oleh karena itu, masyarakat perlu mencermati bagaimana Pemkot membagi anggaran Rp4,84 triliun tersebut ke setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Ratu Dewa Andalkan Kesepakatan dengan DPRD
Dalam menyusun RAPBD 2027, Ratu Dewa mengacu pada kesepakatan Pemkot Palembang dan DPRD mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Kesepakatan itu menjadi pedoman bagi seluruh OPD untuk menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai prioritas pembangunan daerah.
Ratu Dewa juga mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Palembang yang telah menyepakati KUA dan PPAS tersebut.
“Terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah menyepakati bersama KUA dan PPAS Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing,” ungkapnya.
Selanjutnya, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahas RAPBD 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pembahasan tersebut, kedua pihak akan mencermati rencana pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah sebelum menetapkan APBD.
Realisasi Anggaran Jadi Ujian Berikutnya
Setelah mengajukan RAPBD Rp4,84 triliun, Pemkot Palembang harus membuktikan kemampuan mengelola anggaran secara efektif dan tepat sasaran.
Besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan. Pemkot perlu memastikan setiap program memiliki target yang jelas, pelaksanaan yang terukur, serta pengawasan yang kuat.
Masyarakat juga membutuhkan hasil nyata, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan hingga pemenuhan kebutuhan dasar.
Ratu Dewa berharap DPRD bersama pemerintah kota dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Harapan kami, melalui pembahasan bersama DPRD, rancangan APBD ini dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, sehingga program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” pungkasnya.
Kini, pembahasan RAPBD 2027 menjadi langkah penting bagi Pemkot Palembang. Publik tentu menunggu bagaimana anggaran Rp4,84 triliun itu berubah menjadi program pembangunan yang konkret dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (***)
- Penulis: Irwan Wahyudi
