56 Dapur MBG Palembang Belum Layak, Alarm Dini Pemkot

RIUH program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang jadi penopang masa depan anak-anak, Pemerintah Kota Palembang justru menemukan “batu kecil di sepatu” yang tak bisa diabaikan.

Bukan soal anggaran atau distribusi, melainkan hal mendasar kelayakan dapur penyedia makanan.

Senin pagi itu (2/3/2026), suasana di Auditorium Bapelkes Sumsel tak sekadar formal. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, datang bersama Wakil Wali Kota, Prima Salam, membuka rapat koordinasi dengan 186 pengampu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tapi rapat ini bukan basa-basi birokrasi.

Ada angka yang bikin dahi berkerut 56 SPPG di Palembang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Ibarat warung makan tanpa label “halal” di tengah keramaian, kondisi ini tentu memantik kekhawatiran. Apalagi, program MBG menyasar siswa kelompok yang paling rentan jika standar keamanan pangan diabaikan.

Ratu Dewa tak menutup-nutupi temuan itu.

Ia justru menjadikannya sebagai alarm dini.

Menurutnya, rapat ini adalah langkah pencegahan agar program besar ini tidak tersandung kasus yang bisa mencoreng kepercayaan publik.

“Bukan sekadar rapat, ini bentuk komitmen agar pelaksanaan di lapangan lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya tegas.

Nada yang sama juga terasa saat ia menyinggung potensi risiko. Keracunan makanan bukan sekadar isu teknis, tapi bisa menjadi bola liar yang merusak reputasi program nasional.

Karena itu, Pemkot Palembang tak ingin menunggu masalah datang.

Pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun dilibatkan untuk mempercepat proses sertifikasi sekaligus memastikan standar berjalan sesuai aturan.

Langkah ini seperti memasang rem sebelum mobil melaju kencang.

Program MBG memang mulia, tapi tanpa pengawasan ketat, niat baik bisa berubah jadi bumerang.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Prima Salam menegaskan  program ini tak berdiri sendiri.

MBG merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto, sehingga pengawalannya harus ekstra serius.

“Ini menjadi perhatian khusus, karena bisa dilaporkan langsung ke pusat,” kata Prima.

Pernyataan itu memberi sinyal bahwa Palembang tak ingin sekadar menjalankan program, tapi juga menjaga wajahnya di tingkat nasional.

Menariknya, rapat ini juga membuka fakta lain: kesiapan di lapangan ternyata belum sepenuhnya merata.

Ada SPPG yang sudah memenuhi standar, tapi ada juga yang masih tertatih mengejar persyaratan administratif dan teknis.

Di sinilah tantangan sebenarnya. Bukan hanya soal membagi makanan gratis, tapi memastikan setiap porsi yang sampai ke tangan siswa benar-benar aman, bersih, dan layak konsumsi.

Kalau diibaratkan memasak, resepnya sudah ada, bahan pun tersedia. Tapi tanpa dapur yang bersih dan proses yang benar, hasil akhirnya bisa jadi masalah.

Pemkot Palembang tampaknya paham betul soal ini. Alih-alih menutup celah, mereka memilih membukanya ke publik sebuah langkah yang jarang tapi penting untuk membangun kepercayaan.

Kini, pekerjaan rumahnya jelas  menuntaskan sertifikasi 56 SPPG secepat mungkin.

Sebab dalam program sebesar MBG, keberhasilan tak hanya diukur dari berapa banyak piring yang terisi, tapi juga dari seberapa aman makanan itu disantap.

Dan di Palembang, cerita ini baru saja dimulai dengan satu pesan sederhana jangan sampai niat baik tersandung hal yang seharusnya bisa dicegah sejak awal. (***)