SUMSELTERKINI.ID, Palembang – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Jendral TNI (Purn) Moeldoko menegaskan HKTI tidak boleh mengikuti politik praktis, dan dilarang menggunakan kendaraan HKTI untuk politik praktis.
“Saya wakafkan diri saya untuk organisasi HKTI, jangan ragu-ragu berbuat sesuatu di lapangan. Saya akan dukung sepenuhnya,” ungkapnya usai melantik dengan resmi Ketua Umum Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) HKTI Sumsel, Heri Amalindo, di Palembang, Jumat (29/12/2017).
Ia menambahkan, HKTI merupakan organisasi besar yang juga menjadi mitra postif bagi Pemerintah Daerah.
HKTI tingkat provinsi, harus bekerjasama dengan instansi terkait, berbagai kesulitan tidak boleh mengeluh HKTI pekerja sosial yang didasari niat yang baik.
Dia juga berharap HKTI kedepan harus menjadi solusi bagi kaum tani dalam menyelesaikan persoalan mereka.
“Doktrin yang saya berikan kepada HKTI adalah HKTI harus menjadi solusi semangat untuk memberikan pengabdian kepada petani, bukan untuk berpolitik praktis,” tegasnya.
