Pada Rabu, 6 Mei 2026, pemerintah menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla di Palembang. Kegiatan ini bukan hanya seremonial barisan pasukan dan pengecekan peralatan. Lebih dari itu, apel ini menjadi penanda bahwa musim rawan kebakaran belum selesai, bahkan bisa saja baru memasuki fase paling krusial.
Apel dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta melibatkan TNI, Polri, BNPB, Manggala Agni, pemerintah daerah, hingga berbagai unsur masyarakat. Secara kasat mata, semua tampak siap. Tapi dibalik barisan rapi itu, ada satu kata kunci yang terus diulang jangan lengah.
Pemerintah memang mencatat kabar yang terdengar menenangkan. Data Kementerian Kehutanan melalui Sipongi menunjukkan indikasi luas kebakaran di Sumatera Selatan periode Januari–Maret 2026 berada di angka 68,45 hektare. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan skala Nasional yang mencapai lebih dari 55 ribu hektare.
Sekilas, ini seperti kabar baik, namun pengalaman masa lalu membuat angka kecil pun tidak bisa dianggap remeh.
Sumsel punya catatan panjang soal karhutla wilayah gambut, lahan kering, hingga perkebunan yang dalam kondisi tertentu bisa berubah menjadi titik api yang sulit dikendalikan.
Menko Polkam Djamari Chaniago dalam arahannya menegaskan pemerintah telah mengaktifkan kembali Desk Penanggulangan Karhutla. Mekanisme ini dihidupkan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Tujuannya sederhana tapi berat, tidak ada lagi ego sektoral dalam urusan api di hutan dan lahan.
“Reaktivasi desk ini merupakan amanat Instruksi Presiden No. 3/2020, untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pengendalian karhutla secara nasional,” tegasnya.
Di balik pernyataan resmi itu, ada pesan yang lebih dalam, masalah karhutla bukan hanya soal teknis pemadaman api, tetapi juga soal koordinasi yang sering kali diuji saat keadaan darurat benar-benar terjadi.
Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan tren karhutla sebenarnya menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya pada 2015 luas kebakaran mencapai 2,6 juta hektare, lalu turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, dan kembali menurun pada 2023 menjadi 1,1 juta hektare. Bahkan pada 2025, angka kebakaran juga tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun dibalik data yang menurun itu, ada satu kalimat yang menjadi kunci, yaitu penurunan bukan berarti ancaman hilang. Apalagi Indonesia masih menghadapi siklus cuaca ekstrem seperti El Nino yang bisa memperparah kondisi lahan kering dan gambut.
Oleh sebab itu untuk urusan yang satu ini, Pemerintah tidak boleh lengah, begitu pesan yang kembali ditekankan dalam apel tersebut, seolah menjadi pengingat api sering kali tidak datang dengan tanda-tanda besar, tapi justru muncul dari kelalaian kecil di lapangan.
Sumsel sendiri disebut sebagai salah satu wilayah prioritas pengendalian karhutla. Bukan tanpa alasan. Kombinasi lahan gambut, aktivitas perkebunan, serta riwayat kebakaran berulang menjadikan daerah ini seperti ‘zona uji coba’ setiap kali musim kemarau datang.
Deteksi dini
Di lapangan, berbagai langkah sudah dilakukan. Patroli terpadu diperkuat, teknologi pemantauan hotspot dioptimalkan, hingga kelompok masyarakat peduli api (MPA) terus diperluas. Di banyak desa, warga kini bukan hanya objek yang diawasi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem deteksi dini.
Namun persoalan karhutla selalu punya pola yang sama: ketika musim hujan, semua terlihat aman. Tapi ketika kemarau panjang datang, semua kesiapan itu diuji dalam hitungan hari.
Oleh sebab itu, apel kesiapsiagaan ini menjadi semacam pemanasan besar sebelum musim panas benar-benar memuncak. Pemerintah daerah diminta untuk tidak menunggu api membesar, melainkan segera menetapkan status siaga darurat begitu indikator risiko meningkat.
Di sisi penegakan hukum, pemerintah juga menjelaskan pembakaran lahan, baik oleh individu maupun korporasi, akan ditindak tegas. Efek jera menjadi kata kunci, meskipun di lapangan tantangannya sering tidak sesederhana itu.
Pada akhirnya, apel ini memperlihatkan satu hal penting, Indonesia mungkin sudah lebih siap dibandingkan satu dekade lalu, tapi karhutla bukan musuh yang benar-benar bisa dikalahkan. Ia lebih seperti siklus yang terus kembali, menunggu celah sekecil apa pun.
Sumsel hari ini mungkin tampak lebih tenang. Tapi ketenangan itu bukan berarti aman sepenuhnya. Karena dalam urusan api, yang sering menentukan bukan seberapa besar kebakaran yang sudah terjadi, melainkan seberapa cepat manusia kehilangan kewaspadaan. Karhutla memang turun, tapi apakah Sumsel benar-benar sudah siap atau hanya sedang menunggu musim menguji ulang semuanya? (***)
