Anggaran BOKB 2026 Rp1,999 Triliun, Ini yang Diminta Pemerintah dari Daerah

SUMSELTERKINI.CO.ID – Pemerintah meminta pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di daerah tidak berhenti pada persoalan penyerapan anggaran. Dana yang disiapkan untuk mendukung program Keluarga Berencana (KB) pada 2026 harus tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi keluarga.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka saat memberikan arahan dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB Nonfisik/BOKB Capaian Semester I 2026, Rabu (26/8/2026).

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah menyoroti pengelolaan BOKB yang menjadi salah satu instrumen pendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga dan KB di daerah. Total anggaran BOKB yang ditargetkan pada Tahun Anggaran 2026 mencapai sekitar Rp1,999 triliun.

Menurut Isyana, ada beberapa hal yang menjadi penentu keberhasilan pengelolaan dana tersebut. Salah satunya adalah memastikan anggaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan program di lapangan.

Selain ketepatan sasaran, pemerintah juga meminta pemerintah daerah memperhatikan kepatuhan dalam mengelola BOKB sesuai ketentuan yang berlaku. Penggunaan anggaran juga diarahkan tidak hanya dilihat dari sisi serapan, tetapi dari hasil yang dihasilkan setelah program berjalan.

Dampaknya Harus Sampai ke Keluarga

BOKB pada 2026 mendukung berbagai kegiatan program KB di daerah, pembiayaan tersebut antara lain diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi.

Dana BOKB juga mendukung penguatan pembangunan keluarga dan kegiatan yang berkaitan dengan percepatan pencegahan stunting. Karena itu, pengelolaannya berkaitan langsung dengan pelayanan yang diterima masyarakat.

Isyana menegaskan pembangunan keluarga dan KB pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai pelaksanaan program pemerintah. Lebih jauh, program tersebut berkaitan dengan kesempatan keluarga untuk merencanakan kehidupan, menjaga kesehatan ibu dan anak, serta mencegah kehamilan berisiko.

Pemerintah juga mendorong kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pengelolaan BOKB menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan keluarga.

Evaluasi semester I 2026 ini diikuti sekretaris daerah serta perangkat daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan KB di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemerintah berharap evaluasi pengelolaan dana BOKB dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki pelaksanaan program pada periode berikutnya. Ukuran keberhasilannya bukan semata-mata seberapa besar anggaran terserap, tetapi seberapa jauh dukungan tersebut memperkuat pelayanan KB dan pembangunan keluarga di daerah. (***)