Sumselterkini.co.id, – Suasana di Kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Kejari Muba) terasa lebih hangat dari biasanya. Hari itu, Rabu (5/3/2025), Bupati Muba H. M. Toha dan Wakil Bupati Rohman datang dengan semangat besar. Bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan langkah konkret dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
Di tengah komitmen besar mereka untuk menjadikan Muba lebih maju, keduanya sadar bahwa pemerintahan yang baik tak bisa berjalan sendiri. Sinergi dengan institusi penegak hukum, dalam hal ini Kejari Muba, menjadi elemen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari korupsi.
“Kami ingin membangun Muba dengan tata kelola yang bersih dan profesional. Dengan dukungan Kejari, kami yakin pembangunan dapat dipercepat dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ungkap Bupati Toha dalam pertemuan tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Muba, Roy Riady, S.H., M.H., menyambut baik inisiatif ini. Baginya, kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan kejaksaan adalah kunci dalam memastikan kebijakan publik berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan.
Karena kolaborasi ini bukan sekadar simbolis. Kejari Muba siap memberikan pendampingan hukum dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan daerah, sehingga setiap program pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan hukum yang berarti.
“Kami di Kejari Muba berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemkab dalam memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai aturan. Kami juga siap memberikan pendampingan hukum agar setiap kebijakan daerah bisa terlaksana dengan baik dan transparan,” ujar Roy Riady.
Lebih jauh, ia menegaskan keterlibatan Kejari bukanlah untuk menghambat jalannya pemerintahan, melainkan sebagai mitra strategis dalam menjaga integritas dan mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
Langkah diambil Bupati dan Wabup Muba ini patut diapresiasi sebagai komitmen awal menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun, sinergi dengan Kejari tidak cukup hanya sebatas pertemuan awal. Harus ada implementasi konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Transparansi dalam penggunaan anggaran, penerapan e-government untuk mengurangi potensi korupsi, serta penguatan pengawasan internal adalah langkah-langkah yang harus segera direalisasikan. Jika hanya sekadar seremonial tanpa aksi nyata, maka upaya ini akan kehilangan maknanya.
Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pengawasan. Laporan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan harus ditindaklanjuti dengan serius agar kepercayaan terhadap pemerintah tetap terjaga. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas sinergi ini juga penting untuk memastikan bahwa kerja sama ini benar-benar menghasilkan perubahan nyata bagi Muba.
Selain itu, peningkatan transparansi: Publikasi laporan keuangan dan proyek pembangunan secara berkala agar masyarakat bisa memantau realisasi anggaran. Penguatan Pengawasan, Pembentukan unit khusus dalam Pemkab untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum dan administrasi.Pendidikan Hukum bagi ASN: Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai aspek hukum dalam kebijakan publik agar mereka memahami batasan hukum dalam menjalankan tugasnya.
Optimalisasi E-Government: Pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemerintahan guna mengurangi potensi praktik korupsi.Partisipasi Masyarakat: Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dengan menyediakan kanal pelaporan yang efektif dan responsif.
Dengan komitmen yang kuat dan implementasi yang nyata, sinergi antara Pemkab Muba dan Kejari dapat menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Harapannya, Muba tidak hanya maju secara fisik dengan berbagai proyek pembangunan, tetapi juga menjadi contoh daerah yang bersih, transparan, dan benar-benar berpihak pada rakyatnya.[***]
