Sumselterkini.co.id, Jakarta – Pemilu serentak 2024 jadi jadi ajang untuk gontok-gontokan, jangan jadi ajang permusuhan yang mengakibatkan perpecahan. Oleh sebab itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap penjabat kepala daerah harus menjadi role model bagi para kepala daerah hasil Pilkada serentak.
Menurutnya ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk menjadi pemimpin yang kuat, pertama memiliki kepercayaan dan kepuasan publik dalam hal ini penjabat kepala daerah harus rajin turun langsung ke masyarakat, kemudian membangun hubungan yang baik dengan otoritas diatasnya.
Penjabat kepala daerah ditunjuk berdasarkan usulan untuk mengisi kekosongan bagi daerah yang habis masa jabatan kepala daerah yang definitif supaya pemerintahan tetep berjalan, hingga Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 dilaksanakan.”Dan memiliki supporting staf yang terbaik, mempu mendukung setiap ide, gagas dan kinerja, juga loyal, berkompeten serta integritas,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan arahan Presiden terkait APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain upaya optimalisasi APBD, khususnya yang berasal dari belanja pegawai, optimalisasi barang dan jasa pegawai khususnya biaya-biaya pelaksanaan rapat, dan tempat pelaksanaan rapat di daerah saja tidak di luar daerah.
Selanjutnya menaikan atau menambah belanja modal dalam rangka menunjang pembangunan infrastruktur, dan menaikkan kapasitas fiskal atau pendapatan asli daerah (PAD).”Dalam meningkatkan PAD ini, kita bisa menghidupkan sektor swasta atau UMKM antara lain dengan memberikan kemudahan diberbagai sektor pemberian izin, dan pemberian insentif,” tandasnya.
Tak ketigalan Pj Bupati Musi Banyuasin Apriyadi hadir dalam Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah Dalam Rangka Menjamin Kesinambungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik serta Implementasi Kebijakan Strategis di Daerah.
Kegiatan dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri 105 penjabat kepala daerah baik provinsi dan kabupaten kota tersebut berlangsung di Bhakti Praja Gedung C Lt.3 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Jakarta, Jumat (9/6/2023).[***]
