Sumselterkini.co.id, – Tiga momen ini yang dapat memacu kenaikan harga sehingga menyebabkan inflasi, oleh sebab itu mengikuti Rapat Koordinasi Terkait Pembahasan Langkah Konkret. Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 Secara Virtual, Senin (15/1/2024) di Ruang Rapat Serasan Sekate.
Tinjauan inflasi perkembangan harga di Minggu-2 Januari 2024, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan diantaranya, bawang merah dan bawang putih hingga daging ayam ras. Kendati hal tersebut, Pj Bupati Muba H Apriyadi meminta pihak terkait agar terus menyiapkan pemasokan komoditas lainnya hingga stabilkan harganya.
Hal ini diketahui, saat pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin mengikuti Rapat Koordinasi Terkait Pembahasan Langkah Konkret. Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 Secara Virtual, Senin (15/1/2024) di Ruang Rapat Serasan Sekate.
“Seperti yang telah kita ketahui dan sudah kita lakukan di tahun 2023, bahwasanya kita harus menyiapkan opsi dan skema, karena dibeberapa moment seperti kampanye, bulan puasa dan hari raya harga-harga sembako akan mengalami peningkatan,” kata Pj Bupati Apriyadi.
Mantan Kadinsos Pemprov Sumsel ini menyampaikan, upaya Pemkab Muba untuk tekan angka inflasi dengan terus untuk mewaspadai serta mengawasi kenaikan harga. Mengadakan kegiatan pasar murah hingga bersama-sama dengan bulog dan distributor sembako di Muba. “Pemkab Muba akan terus pro aktif dalam menyikapi lonjakan harga pangan dan sembako serta menjaga inflasi di daerah,” tutur Apriyadi.
Sementara, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol Drs Tomsi Tohir Balaw MSi mengatakan, dalam pengendalian inflasi di daerah, setiap kepala daerah harus memperkuat kerjasama antar daerah melalui pemenuhan komoditas dan daerah yang Surplus dengan daerah yang kekurangan komoditas serta menjalin koordinasi untuk hambatan dan kendala transportasi barang/jasa.
Selain itu, Tomsi Tohir juga menginstruksikan agar kepala daerah untuk dapat mengikuti langkah-langkah presiden, dengan turun langsung ke pasar mengecek harga-harga.
“Dengan begitu Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota bisa secara pro aktif dalam menyikapi lonjakan harga sembako dan inflasi daerah. kita bergerak bersama-sama untuk maksimalkan pengendalian inflasi,” tandasnya.[***]
