Sumselterkini.co.id, Muba – Rencana tata kelola pengelolaan sumur minyak masyarakat terus dikebut dan telah mendapatkan dukungan yang sangat maksimal dari Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel, dan Pangdam II Sriwijaya.
Apriyadi memaparkan, konsep tata kelola yang telah disiapkan diantaranya Tata kelola keselamatan kerja dan lingkungan hidup, tata kelola kontrak jasa dan perjanjian kerjasama.”Lalu, tata kelola penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tata kelola akses pemodalan dan kredit lunak bagi masyarakat pemilik sumur minyak. Kami sangat yakin rencana tata kelola ini sudah mengakomodir perlindungan masyarakat dan lingkungan di Muba,” papar Pj. Bupati Muba Bupati Apriyadi Mahmud saat menerima Wakil Kepala SKK Migas Pusat Nanang Abdul Manaf beserta jajaran dalam Rangka Courtesy Visit Upaya Meningkatkan Hubungan Kelembagaan, Sinergi Kegiatan Operasional Hulu Migas dan Koordinasi Pengelolaan Sumur Masyarakat di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate,Muba, Kamis (22/6/2023).
Ia menambahkan, berdasarkan data yang di inventarisir terdata ada sekitar 230 ribu masyarakat Muba yang terlibat pada aktifitas penambangan sumur minyak. “Ini jumlahnya sangat banyak, tentu kami sangat berharap Pemerintah pusat mengakomodir tata kelola ini serta segera ada realisasi konkrit terkait revisi Permen ESDM nomor 1 Tahun 2008,” pungkasnya.
Menurutnya rencana besar ini semata-mata demi memanfaatkan minyak untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta pihak SKK Migas meyakinkan pihak pusat bahwasannya tata kelola yang telah dirancang tersebut menjadi opsi yang sangat baik meminimalisir kerusakan lingkungan dan korban jiwa.
“Konsen SKK Migas yakni terkait resiko dan investasi. Prinsipnya kami siap andil dan berkolaborasi,” ucap Wakil Kepala SKK Migas Pusat, Nanang Abdul Manaf. [***]
