Kementrian Polhukam Bantu Pengamanan Proses Pembangunan Sumsel 8

PROSES pembangunan PLTU Sumsel 8 [PLTU Tanjung Lalang], Kecamatan Tanjung Agung saat ini masih terkendala pembebasan lahan pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) T 7 dan T 8, yang berada di lahan PT Sriwijaya Bara Priharum (SBP).

Namun, permasalahan ini sudah mendapat perhatian dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan mengeluarkan surat agar supaya mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) kepada PT SBP. Sementar itu juga, Kemenkopolhukam RI juga turut mengirimkan tim untuk membantu pengamanan proses pembangunan tersebut.

Tim dari Kemenkopolhukam RI kediputian V yang tersidi dari Brigjen Pol. Drs. Erwin Chahara R., M. Hum, Asdep 4/V Kamtibmas bersama, Brigjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.IK, Sesdep V/Kamtibmas, Kol. Heri Tito Warno, Kabid 1-4/V Kamtibmas, Kombes Pol. Herdi Pujiono, S.H., Kabid 2-4/V Kamtibmas, mengatakan, pihaknya mengkoordinir tentang pengamanan. Sedangkan masalah izin adalah wewenang Kementrian dan Pemerintah Daerah.

“Berdasarkan keputusan rapat, kita sebagai aparat keamanan, yang dibawahnya ada Pangdam, Kapolda, Dandim dan Kapolres, harus mendukung dengan memberikan jaminan pengamanan dalam proses pembangunan,” ujar Brigjen Pol. Drs. Erwin Chahara R., M. Hum, Jumat (23/04/2021) saat diwawancarai usai melakukan pertemuan di, Hotel Grand Zuri.

Karena, lanjut Brigjen Pol Erwin, berdasarkan Inpres No 1 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek proyek strategis nasional, seluruh Kementrian dan Lembaga harus mendukungnya. “Sedangkan untuk memastikan kelanjutannya, itu bakan kapasitas kami untuk menjawab, namun kami fokus pada pengaman keterlanjutan proyek tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT HBAP, Ir. Dodi Arsadian mengatakan, permasalahan ini sedapat mungkin harus bisa diselesaikan tanpa harus terhenti di proses administrasi. “Tapi kalau kita cermati yang disampaikan Menkopolhukam, ada fakta fakta lapangan bahwa kami tidak bisa bekerja disebabkan adanya beberapa hal yang diluar kendali kita. Dan sudah dinyatakan tegas bahwa semua pemerintah di semua sisi tidak hanya mendukung tapi juga terlibat langsung. Kenapa begitu, karena ini demi kepentingan kita semua,”ujarnya.

Selain itu juga, Dodi menambahkan, tidak hanya dua titik saja yang harus dihentikan smentara, setidaknya ada lima titik. Karena tidak mudah untuk merubah arahnya. “Karena apabila sudah dibangun dan nantinya ada apa apa, kan sayang. Karena titik ini mempengaruhi jalur pembangunan Gitet,”tambahnya lagi.

Sementara saat ditanya mengenai progres pembangunan, Dodi mengatakan, saat ini progres sudah mencapai 75,6 persen dan pada akhir bulan april sudah mencapai 78 persen. “Dan samapi sekarang progres tersebut sudah sesuai target,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolres Muara Enim, AKBP Danny Sianipar saat ditanya mengenai kesiapan pengamanan mengatakan, nantinya Polres meminta pihak PT HBAP membuat surat untuk bantuan pengamanan progres pembangunan.

“Selanjutnya kami akan mengundang PT HBAP untuk mengetahui persis tekhnis pelaksanaan pembangunan, seperti berapa lama pembangunan, seberapa besar wilayahnya. Jadi kami bisa menentukan secara pasti, berapa personil tang memang dibutuhkan untuk pengamanan,” ujar Kapolres, seraya menambahkan bahwa pendekatan secara persuasif kepada masyarakat sekitar untuk membantu pembangunan proyek strategis nasional ini.[***]

ril