Potensi Pendapatan Masih Terbuka, Sumsel Perkuat Pengelolaan Keuangan Daerah
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
- visibility 30
- comment 0 komentar
- print Cetak
foto : ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUMSELTERKINI.CO.ID – Potensi pendapatan daerah Sumatera Selatan dinilai masih dapat dioptimalkan. Karena itu, pengelolaan keuangan daerah perlu diperkuat agar setiap sumber pendapatan dan anggaran yang tersedia mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Auditorium Bina Praja, Jumat (21/8/2026). Rapat dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel H. Edward Candra.
Edward mengatakan, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut digunakan secara efektif, efisien dan transparan.
Menurutnya, belanja daerah harus diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Bagaimana keuangan daerah ini bisa dikelola dan memberikan manfaat serta dampak langsung bagi masyarakat. Ini yang menjadi hal penting untuk kita perhatikan bersama,” ujarnya.
Pada APBD Sumsel 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan menyumbang 53,24 persen dari struktur pendapatan daerah. Sementara transfer dari pemerintah pusat mencapai 46,71 persen.
Komposisi tersebut membuat penguatan PAD menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kemampuan fiskal daerah. Di sisi lain, pemerintah kabupaten dan kota di Sumsel juga terus melakukan efisiensi agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.
Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM mengatakan, peningkatan pendapatan daerah harus didukung data yang valid. Data tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi potensi sekaligus menetapkan target pendapatan secara lebih tepat.
Ia menyebutkan masih ada potensi pendapatan yang perlu digali dan dioptimalkan, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Untuk itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah dinilai penting, termasuk dalam memperkuat basis data, menggali sumber pendapatan serta meningkatkan akurasi penetapan target pajak dan retribusi.
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan sebagai moderator, bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Dr. Drs. Agus Fatoni dan Sekda Sumsel H. Edward Jaya.(***)
- Penulis: Irwan Wahyudi
