Ini Kata Mawardi Terkait Keluhan Warga  Terhadap BPJS

SUMSELTERKINI.CO.ID, PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya menerima kunjungan Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan Kepwil Sumsel Babel, terkait kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mensukseskan program jaminan kesehatan nasional di ruang rapat Sekda, Selasa (30/10/2018).

Dalam kesempatan itu Mawardi yahya mengatakan siap membantu mensukseskan program-program  BPJS Kesehatan. Tak hanya itu Mawardi juga mengaku siap membantu  permasalahan yang ada seperti belum tercapainya target keikutsertaan masyarakat Sumsel terhadap BPJS Kesehatan dan banyaknya masyarakat yang belum membayar BPJS kesehatan.

Menurut mantan Bupati OI itu, masyarakat yang belum membayar BPJS bukan disebabkan oleh mayoritas  masyarakat kurang mampu, namun oleh masyarakat merasa pelayanan BPJS di rumah sakit yang masih kurang. Apalagi pelayanan BPJS yang diberikan di rumah sakit seakan-akan ada pembeda bagi pasien yang melalui jalur umum dan pasien yang melalui jalur BPJS.

“Menurut pandangan saya, barang kali masyarakat bukan tidak mampu, mungkin malas bayar, tentunya ada alasan. Waktu saya kampanye banyak masyarakat yang mengeluh terkait pelayanan BPJS di rumah sakit yang seakan-akan ada pembeda bagi yang membayar jalur umum dengan yang membayar BPJS”ujarnya.

Atas dasar itu pula dia yakin apabila pelayanan bagi pasien BPJS di rumah sakit dilakukan dengan baik maka pasti masyarakat akan berlomba untuk membayar.

Sementara itu terkait jumlah penduduk yang masih belum mencapai sasaran keikutsertaan BPJS Kesehatan, Wagub memastikan akan membantu pihak BPJS dengan membentuk suatu tim yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten dan Kota.

Tak hanya itu untuk membantu pihak BPJS dalam hal pendanaan, MY akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasi dananya dalam membantu program BPJS secara adil sesuai dengan beban atau jumlah penduduk masing-masing.

Namun demikian Mawardi berharap agar adanya regulasi yang mengatur keikutsertaan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi dalam hal pengalokasian dana APBD ini sebagai dasar atau landasan hukum.

Mantan ketua DPRD OI ini juga menambahkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan tegas membantu dengan menyiapkan dana operasional untuk membantu BPJS.

Namun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap agar pihak BPJS mampu meningkatkan pelayanan BPJS di rumah sakit dengan memberikan reward dan punishment terhadap pelayanan yang diberikan suatu rumah sakit.

MY juga menambahkan bahwa pihaknya akan membuat tim untuk memantau pelayanan BPJS yang di berikan oleh pihak rumah sakit.

“Kami berharap BPJS dapat memberikan sanksi (punishment) atau reward kepada rumah sakit yang memberikan pelayanan BPJS, kalau bisa dibuatkan kotak saran (pengaduan) masyarakat. Kami juga akan membentuk tim yang nantinya akan memantau rumah sakit, apabila ada rumah sakit yang pelayanannya masih kurang, tetap titik baliknya kami akan serahkan ke BPJS”jelasnya.

Sementara itu Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan Kepwil Sumsel Babel, Erba mengatakan bahwa menurut data dari BPJS Kepwil Sumsel dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan 8.182.597 jiwa, yang telah terdaftar JKN-KIS baru 4.804.427 atau 58,7% dan jumlah potensinya masih sekitar 3.525.203 jiwa.[**]

Penulis : One