DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, tahun ini kembali mengusulkan perbaikan jalan melalui anggaran bantuan Gubernur Sumsel.
Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Ahmad Bastari, mengatakan, tahun 2019 dan 2020 sudah banyak ruas jalan yang diperbaiki. Antara lain, Jalan Sukabangun II, Jalan Perjuangan, Jl Talang Kepuh.
“Tahun ini kita ajukan 150 ruas jalan yang masuk kewenangan Pemkot Palembang, yang akan diperbaiki. Dalam prosesnya, Pemkot dapat dukungan dari Pemprov Sumsel,” ujar Bastari, diwawancarai di acara peresmian Jalan Perjuangan, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, belum lama ini.
Dia menerangkan, karena masih usulan, ratusan jalan itu masih dalam tahap verifikasi pemerintah pusat. Sebab, ada jenjang prioritas yang manjadi indikator usulan disetujui.
“Mulai dari super prioritas, prioritas dan reguler. Nah, keinginan Pak Gubernur, super prioritas lebih dahulu, sehingga jalan-jalan yang sudah diperbaiki sebelumnya tuntas,” kata dia.
Seperti contoh, Jalan Perjuangan yang telah diresmikan melalui dana Bantuan Gubernur.
Selanjutnya, yang menjadi target perbaikan ke depan adalah Jalan Sukabangun hingga Sukawinatan, yang memang belum tuntas.
“Untuk Jalan Perjuangan yang telah diperbaiki melalui Bangub sepanjang 2,4 km dengan ketebalan 30 cm serta lebar 6 meter. Juga perbaikan drainase 500 meter. Total kucuran Bangub Rp 6,9 miliar,” ujar Bastari.
Wali Kota Palembang H Harnojoyo, dalam sambutannya mengatakan bahwa sangat berterima kasih atas bantuan Gubernur untuk perbaikan infrastruktur jalan di Kota Palembang.
“Kami berharap sinergi Pemkot dan Pemprov terus berlanjut. Akan banyak infrastruktur yang dibangun, untuk kesejahteraan masyarakat Palembang,” ujar Harnojoyo.
Harnojoyo mengaku sangat terbantu dengan kucuran dana bantuan dari Pemprov Sumsel. Baik dari APBD reguler, Bantuan Gubernur (Bangub) dan Bantuan Gubernur Khusus (Bangubsus).
Menurut Harnojoyo, bantuan tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam mencapai berbagai program pembangunan.
“Kita sangat terbantu dengan bantuan dari pemerintah provinsi ini. Kalau hanya mengandalkan APBD Pemkot saja, tentunya sulit untuk merealisasikan setiap program yang ada,” kata Harnojoyo.
Pemkot Palembang saat ini tengah getol membangun sejumlah destinasi wisata yang nantinya bakal menjadi ikon kota tersebut.
Beberapa di antaranya, pembangunan Sekanak Lambidaro yang butuh dana sekitar Rp396 miliar.
Pemkot sendiri sudah mendapat bantuan dana dari Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) sebesar Rp56 miliar.
Bahkan, tahun depan proyek tersebut akan dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah pusat.
Harnojoyo berharap, Pemprov juga bisa membantu pendanaan proyek tersebut sehingga bisa terealisasi dalam waktu dekat.
Selain itu, lokasi lainnya yang sedang digarap yakni Pulau Kemaro.
“Kami memiliki lahan sekitar 30 hektare di lokasi tersebut (Pulau Kemaro) yang tadinya terbengkalai. Tapi, sudah dibersihkan dan akan dikembangkan menjadi destinasi baru,” ujar Harnojoyo.
Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemkot Palembang, khususnya ke Wali Kota dan Dinas PUPR, karena sudah menjalankan program bantuan gubernur ini dengan baik.
“Sekarang infrastruktur di Palembang dan Sumsel umumnya sudah baik,” ujar Gubernur.
Ia menyebutkan, untuk Palembang, sepanjang 2 tahun terakhir menerima kucuran dana pembangunan infrastruktur dari Pemprov Sumsel senilai Rp668,48 miliar.
Dana tersebut dibagi menjadi dua tahun anggaran dengan rincian, 2019 sebesar Rp 155,6 miliar dan 2020 sebesar Rp 512,87 miliar.
Peresmian jalan infrastruktur, dirinya merincikan termasuk peresmian infrastruktur yang ke sembilan kalinya.
“Tinggal menyisakan delapan kabupaten/kota lagi. infrastruktur yang dibangun menjadi hak masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi,” ujar Deru.
Deru menjelaskan, pembangunan infrastruktur, khususnya jalan merupakan salah satu cara Pemprov Sumsel untuk menekan biaya hidup masyarakat.
Akses jalan yang baik membuat alur distribusi barang menjadi lancar. Sehingga biaya angkutnya juga bisa murah.
“Yang dulunya daerah sulit akses, kita bangun jalannya. Agar hasil buminya bisa diangkut keluar daerah. Sehingga ongkos yang tadinya mahal bisa menjadi murah dan harga barang juga bisa ditekan. Ujungnya bisa menekan angka kemiskinan,” demikian Gubernur Herman Deru.[***]
