MENTERI Agama Nasaruddin Umar mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 23 Februari 2026, untuk menjelaskan penggunaan pesawat khusus saat kunjungan dinas ke Sulawesi Selatan pada 15 Februari 2026. Kunjungan itu sekaligus untuk meresmikan Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar.
Menag menegaskan kunjungannya bukan karena dugaan pelanggaran, melainkan sebagai langkah proaktif untuk transparansi dan mitigasi gratifikasi sejak awal.
“Laporkan apapun yang mungkin syubhat buat kita. Laporkan apa adanya. Kita jangan khawatir,” kata Menag kepada wartawan di Jakarta.
Pejabat publik jarang mengambil langkah seperti ini. Sebelumnya, Menag beberapa kali berkonsultasi dengan KPK dan pernah menyerahkan pemberian yang diduga terkait penyelenggaraan haji. Dengan laporan ini, Menag menempatkan dirinya sebagai teladan bagi ASN dan penyelenggara negara, menunjukkan pejabat bisa melaporkan potensi gratifikasi sebelum menimbulkan masalah hukum.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyambut langkah Menag sebagai contoh positif bagi seluruh ASN.
Ia menekankan tiga hal utama, pertama, komitmen pejabat dalam pencegahan korupsi kedua, teladan yang bisa ditiru ASN, ketiga, edukasi bagi masyarakat dan pihak swasta agar tidak memberikan hadiah atau bentuk lainnya kepada pejabat negara.
Peresmian Gedung Balai Sarkiah menambahkan konteks nyata. Gedung baru itu akan digunakan untuk layanan keagamaan di Kabupaten Takalar, memperkuat keberadaan Kementerian Agama di daerah sekaligus menunjukkan bagaimana tugas dinas bisa berjalan transparan.
Selama pertemuan dengan KPK, Menag menjawab pertanyaan secara terbuka dan menegaskan pentingnya budaya laporan jujur dan mitigasi awal di birokrasi. KPK menilai langkah ini penting untuk membangun budaya integritas dan akuntabilitas di seluruh jajaran ASN.
Langkah Menag memberikan pesan kuat pejabat publik tidak perlu menunggu masalah muncul untuk bertindak.
Melaporkan potensi gratifikasi sejak awal bukan hanya melindungi individu, tetapi juga memperkuat institusi.
Dengan kunjungan dan laporan ini, Menag menegaskan komitmennya untuk menjadi contoh integritas, sambil menekankan prosedur mitigasi gratifikasi yang jarang diperlihatkan oleh pejabat lain.
Publik kini memiliki informasi lengkap tentang kunjungan ke KPK, tujuan perjalanan dinas, dan praktik transparansi yang jarang terlihat di pemerintahan. (***)
