SUMSELTERKINI.ID, Jakarta – Digitalisasi di Indonesia sudah tidak terbentung lagi di Indonesia, apalagi saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah gencar-gencarnya mempromosikan revolusi industr1 4, artinya semua sudah mengedepankan digitalisasi, termasuk yang paling berperan yakni disektor bisnis yang menggunakan teknologi.
Dan pada akhirnya digitalisasi dapat berpengaruh disektor lapangan kerja di Indonesia, bisa-bisa banyak perusahaan akan mengurangi pekerjanya saat penggunaan teknologi lebih menguntungkan perusahaan.
Hal itu tak dapat dipungkiri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengakui era digitalisasi berpotensi menghilangkan puluhan juta lapangan pekerjaan.
Berdasarkan temuan McKinsey, katanya perusahaan konsultan manajemen multinasional, menyebutkan 52,6 juta lapangan pekerjaan terancam tergantikan otomatisasi.
“52,6 juta itu setara degan 52% angkatan kerja kita, separuh angkatan kerja kita bisa digantikan otomasitisasi. Jadi ini bukan main-main,” ujarnya dalam seminar mengenai ekonomi digital di Hotel Mulia, Jakarta, mengutip Okezone.
Menurutnya, digitalisasi bukan hanya mengancam Indonesia, tapi memang secara global. Negara Australia sebesar 45% angkatan kerja yang terancam, Malaysia sebesar 41%, Siangapura sebesar 44%, serta Jepang 51% angkatan kerja yang terancam.
Mantan Menteri Keuangan ini mengungkapkan, lapangan kerja yang terancam hilang adalah pekerjaan dengan ketrampilan terbatas, bukan di level advance (menengah tinggi). “Boleh dibilang, yang levelnya umum. Tingkat keterampilannya tidak terlalu tinggi,” ucapnya.
Dia mencontohkan, seperti di sektor manufaktur di pabrik mainan Mattel, yang terkenal dengan produksi boneka Barbie. Di mana dalam proses pembuatan 100% tidak menggunakan tenaga manusia, hanya tenaga mesin.
“Karena di ujungnya masih ada proses yang harus dilakukan, yaitu memasang pakaian yang menjadi daya tarik pembeli. Itu butuh ketrampilan, karena itu masih ada orang,” jelasnya.
Hal ini, menunjukkan pekerjaan yang akan bertahan adalah yang menggunakan keterampilan manusia, sehingga tak dapat digantikan dengan mesin. Sayangnya, kata Kepala Bappenas ini, realitas tenaga kerja Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan industri masa kini. “Missmatch antara demand dan suplay. Ada banyak (tenaga kerja) tapi susah dapat kerja. Mereka ga bisa temukan kerja yang tepat,” ucapnya.
Menurutnya, saat tenaga kerja yang datang tak sesuai dengan permintaan industri, maka pilihannya hanya dua dilakukan pengusaha, yaitu tak memperkerjakan atau menerima tapi dengan melakukan re-training.
“Tapi banyak perusahaan ga mau lakuka re-training, soalnya itu butuh dana yang besar. Apalagi perusahaan yang perhitungan banget, itu ga mau lakukan re-training,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, menjadi hal penting untuk menghadapi ekonomi digital yakni dengan tenaga kerja memiliki keterampilan yang tinggi.
Hal ini didorong dengan program pendidikan vokasional yang tengah dicanangkan Pemerintah. “Jadi menghadapi digital ekonomi, yang banyak hilang adalah ketrampilan basic, jadi yang dibutuhkan adalah ketrampilan menengah ke tinggi,” katanya.
