SUMSELTERKINI.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah terus memperbaiki sistem pelayanan publik. Salah satunya dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem ini dibangun untuk mengintegrasikan proses kerja pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat.
“Sistem ini menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik cepat, murah, dan mudah,” kata Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Senin (12/11/2018) di Jakarta. Yanuar menyampaikan hal ini terkait acara International Public Service Forum 2018 yang berlangsung pekan lalu di Jakarta.
Forum tersebut membahas penerapan kebijakan e-government untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Forum yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini menghadirkan sejumlah inovasi dan pencapaian pelayanan publik di Indonesia.
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang lebih dikenal dengan E-Government.
Melalui Perpres ini untuk pertama kalinya Indonesia akan memiliki arsitektur dan rencana pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti negara maju dan perusahaan kelas dunia“Dalam penerapan e-government jangan sampai pemerintah terjebak pada membeli dan membuat teknologi baru, tapi sebetulnya tidak menyelesaikan masalah sesungguhnya,” tegas Yanuar Nugroho, saat menghadiri International Public Service Forum di Jakarta Convention Center pada Kamis (8/11/2018).
Penerapan e-government bukan semata membangun sistem saja tapi juga memastikan koordinasi antarinstansi yang selama ini tidak terjalin dengan baik menjadi lebih teratur dan tidak membingungkan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial masyarakat.
Keuntungan memiliki e-government, dikatakan Yanuar dapat menghemat anggaran hingga triliyunan rupiah sekaligus mempermudah layanan publik bagi masyarakat.
Dalam penerapan e-government, masyarakat menjadi sentral dalam perbaikan sistem tata kelola dan pemanfaatan teknologi oleh pemerintah, oleh karena itu partisipasi publik menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.
“Dengan membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dan turut serta dalam implementasi program, legitimasi dan dukungan terhadap suatu keputusan kebijakan akan meningkat. Dengan demikian, kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintah juga akan bertambah,” ungkap Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam forum yang sama.
Hal senada juga disampaikan oleh Deputi LAN Muhammad Taufik. Menurutnya, mengedepankan masyarakat berarti mendorong budaya kolaborasi antara pelaksana dan pembuatan kebijakan, karena kebutuhan masyarakat berubah lebih cepat dari kebijakan pemerintah.
“Integrasi ini menjadi penting, karena masyarakat memandang pemerintah sebagai satu kesatuan. Ketika masyarakat memerlukan pelayanan tertentu, maka pemerintah harus menyediakannya dengan mudah dan cepat,” tambah Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.[**]
Penulis : KSP
