Mode Hemat, Sinyal Halus Pemprov Sumsel?

Longgar waktu, longgar maaf, kadang juga longgar pengeluaran.

Tapi di tengah hangatnya silaturahmi Open House di Griya Agung, akhir pekan lalu, ada pesan yang justru terasa sebaliknya rapat, terukur, bahkan cenderung menahan diri.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seperti sedang memberi aba-aba saatnya masuk “mode hemat”.

Momentum itu datang tidak lama setelah Salat Idulfitri di Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo.

Orang-orang masih bersalaman, senyum masih lebar, dan hidangan Lebaran masih jadi pusat perhatian.

Namun di sela suasana cair itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyisipkan pesan yang tidak bisa dianggap sekadar basa-basi seremonial.

Pesannya sederhana, tapi punya implikasi panjang masyarakat diminta mulai hidup lebih efisien.

Kalau ditarik ke konteks yang lebih luas, ini bukan sekadar imbauan moral. Ini terasa seperti sinyal awal.

Sinyal  kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, dan dampaknya bisa merembet sampai ke daerah. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah jarang bicara “hemat” jika situasi benar-benar stabil.

Kata itu biasanya muncul saat ada kewaspadaan atau minimal, antisipasi.

Di sinilah letak menariknya.

Sumatera Selatan disebut masih dalam kondisi aman dari sisi pasokan energi, termasuk BBM.

Tidak ada laporan kelangkaan, bahkan selama arus mudik Lebaran. Artinya, secara kasat mata, tidak ada krisis yang sedang terjadi.

Tapi di saat bersamaan, masyarakat diminta mengencangkan ikat pinggang.

Kontras ini memunculkan satu pertanyaan penting, apakah ini sekadar langkah preventif, atau sinyal pemerintah daerah sedang membaca sesuatu yang belum sepenuhnya terlihat publik?

Pernyataan gubernur memberi sedikit petunjuk arah.

Di tengah acara itu, ia menekankan pentingnya efisiensi, terutama dalam penggunaan energi.

“Listrik yang tidak digunakan sebaiknya dimatikan, bila tidak terlalu perlu keluar, sebaiknya tidak keluar.

Karena setetes BBM, terutama yang subsidi, sangat berpengaruh,” ujarnya.

Kalimat “setetes BBM” ini menarik.

Ia menggeser perspektif dari skala besar ke hal paling kecil. Dari kebijakan makro ke kebiasaan sehari-hari, justru di situlah kekuatannya sekaligus tantangannya.

Sebab mengubah perilaku masyarakat tidak semudah mengeluarkan kebijakan.

Langkah yang ditawarkan pun cukup konkret opsi work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.

Jika benar diterapkan, ini bisa menjadi strategi efisiensi yang cukup signifikan, terutama untuk menekan konsumsi BBM dari mobilitas harian ASN.

Namun, kebijakan ini juga tidak bebas dari pertanyaan.

Apakah semua sektor siap?

Bagaimana dengan layanan publik yang tetap harus berjalan?

Dan yang tidak kalah penting, apakah WFH benar-benar akan berdampak signifikan terhadap penghematan energi, atau justru hanya menjadi kebijakan simbolik?

Di sisi lain, gagasan ini tetap patut diapresiasi sebagai bentuk respons adaptif.

Setidaknya, pemerintah daerah tidak menunggu situasi memburuk sebelum bertindak.

Dalam banyak kasus krisis, keterlambatan respons justru menjadi faktor yang memperparah keadaan.

Namun, ada satu hal yang perlu diperkuat agar “mode hemat” ini tidak berhenti sebagai imbauan semata konsistensi dan keteladanan.

Pesan gubernur

Masyarakat bisa diajak hemat, tapi mereka juga akan melihat apakah pemerintah melakukan hal yang sama?

Apakah efisiensi juga diterapkan dalam kegiatan birokrasi, penggunaan anggaran, hingga operasional pemerintahan sehari-hari?

Pesan gubernur perlu diikuti dengan langkah nyata yang bisa dirasakan publik.

Selain itu, pendekatan komunikasi juga menjadi kunci. Imbauan hemat yang terlalu sering tanpa narasi yang kuat bisa berisiko menimbulkan kejenuhan.

Bahkan dalam beberapa kasus, bisa memicu skeptisisme.

Karena itu, penting untuk menjelaskan “mengapa” di balik setiap ajakan.

Bukan hanya soal potensi krisis global, tapi juga bagaimana dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Sumsel.

Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia mulai dari fluktuasi harga energi, gangguan rantai pasok, hingga dinamika geopolitik.

Langkah antisipatif memang menjadi pilihan rasional.

Daerah tidak bisa berdiri sendiri dari arus global.

Apa yang terjadi di luar sana, cepat atau lambat, akan ikut terasa di sini.

Namun demikian, menjaga keseimbangan antara kewaspadaan dan kepanikan juga penting.

Narasi “hemat” harus dibangun sebagai bentuk kecerdasan kolektif, bukan ketakutan massal. Masyarakat diajak siap, bukan dibuat cemas.

Lebaran tahun ini pun akhirnya menghadirkan makna tambahan.

Bukan hanya soal kembali ke fitrah, tapi juga kembali ke kesederhanaan bahwa di tengah segala kemudahan dan mobilitas, ada kalanya kita perlu menahan diri bukan karena kekurangan, tapi karena kesadaran.

Apakah ini benar-benar sinyal awal dari kebijakan yang lebih besar ke depan? Waktu yang akan menjawab.

Tapi satu hal yang pasti, pesan dari Griya Agung itu sudah mengudara Sumatera Selatan diminta bersiap, bukan saat badai datang, tapi sebelum angin terasa kencang.

Dan seperti pepatah lama, lebih baik sedia payung sebelum hujan meski langit masih terlihat cerah. (***)