DALAM mewujudkan transparansi dan implementasi Good Corporate Governance (GCG), PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) selaku Badan Publik menyelenggarakan refreshment penerapan Keterbukaan Informasi Publik serta simulasi penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) belum lama ini.
Bertempat di Hotel Harper MT Haryono, Jakarta Timur, kegiatan turut serta mengundang Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Samrotunnajah Ismail sebagai Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi Komisi Informasi Pusat, erta rekan-rekan perwakilan dari seluruh divisi kantor pusat dan anak perusahaan yang terdiri dari 27 peserta.
Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan informasi yang ada. Sosialisasi dan Simulasi Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan agar perusahaan dapat terbuka dalam menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Selain itu, diharapkan dengan kegiatan ini Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) di lingkungan kerja Hutama Karya dapat mengoptimalkan pengelolaan informasi sebagai bagian penting dalam mengembangkan masyarakat berwawasan dan berpikiran kritis dalam gencarnya era globalisasi.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Tjahjo Purnomo selaku Atasan PPID Hutama Karya dalam sambutannya menyampaikan bahwa hadirnya Keterbukaan Informasi Publik ini mendukung pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang untuk memperoleh informasi dengan mudah dan kredibel. “HK selaku Badan Publik dalam hal ini akan berkomitmen tinggi untuk menyampaikan informasi kepada publik secara terbuka dan transparan sesuai dengan amanat peraturan dan prosedur yang berlaku guna mendukung terpenuhinya hak seseorang dalam memperoleh informasi,” ujar Tjahjo dalam sambutannya.
Selama acara berlangsung, seluruh peserta yang merupakan PPID Pelaksana Divisi menunjukan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan yang terdiri dari pemaparan materi mengenai pentingnya Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisioner Informasi Pusat, Samrotunnajah Ismail. Kemudian, agenda dilanjutkan dengan simulasi penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) oleh Tim Teknis Komisi Informasi Pusat yang disampaikan oleh Lenny Sulistiani, Tya Tirtasari, dan Aditya Nuriya. Agenda Sosialisasi dan Simulasi KIP diakhiri dengan sesi diskusi serta games Kahoot yang telah disiapkan oleh panitia.
Diharapkan kegiatan pembelajaran Keterbukaan Informasi Publik ini dapat dilakukan secara rutin kedepannya, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat Samrotunnajah Ismail dalam sesinya, “Keterbukaan Informasi Publik sangat penting bagi Badan Publik, dalam hal ini Hutama Karya untuk terus mendukung serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap perusahaan serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik agar terciptanya kesinambungan,” tutup Samrotunnajah Ismail, Komisioner Komisi Informasi Pusat.(***)
DALAM mewujudkan transparansi dan implementasi Good Corporate Governance (GCG), PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) selaku Badan Publik menyelenggarakan refreshment penerapan Keterbukaan Informasi Publik serta simulasi penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) belum lama ini.
Bertempat di Hotel Harper MT Haryono, Jakarta Timur, kegiatan turut serta mengundang Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Samrotunnajah Ismail sebagai Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi Komisi Informasi Pusat, erta rekan-rekan perwakilan dari seluruh divisi kantor pusat dan anak perusahaan yang terdiri dari 27 peserta.
Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan informasi yang ada. Sosialisasi dan Simulasi Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan agar perusahaan dapat terbuka dalam menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Selain itu, diharapkan dengan kegiatan ini Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) di lingkungan kerja Hutama Karya dapat mengoptimalkan pengelolaan informasi sebagai bagian penting dalam mengembangkan masyarakat berwawasan dan berpikiran kritis dalam gencarnya era globalisasi.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Tjahjo Purnomo selaku Atasan PPID Hutama Karya dalam sambutannya menyampaikan bahwa hadirnya Keterbukaan Informasi Publik ini mendukung pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang untuk memperoleh informasi dengan mudah dan kredibel. “HK selaku Badan Publik dalam hal ini akan berkomitmen tinggi untuk menyampaikan informasi kepada publik secara terbuka dan transparan sesuai dengan amanat peraturan dan prosedur yang berlaku guna mendukung terpenuhinya hak seseorang dalam memperoleh informasi,” ujar Tjahjo dalam sambutannya.
Selama acara berlangsung, seluruh peserta yang merupakan PPID Pelaksana Divisi menunjukan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan yang terdiri dari pemaparan materi mengenai pentingnya Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisioner Informasi Pusat, Samrotunnajah Ismail. Kemudian, agenda dilanjutkan dengan simulasi penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) oleh Tim Teknis Komisi Informasi Pusat yang disampaikan oleh Lenny Sulistiani, Tya Tirtasari, dan Aditya Nuriya. Agenda Sosialisasi dan Simulasi KIP diakhiri dengan sesi diskusi serta games Kahoot yang telah disiapkan oleh panitia.
Diharapkan kegiatan pembelajaran Keterbukaan Informasi Publik ini dapat dilakukan secara rutin kedepannya, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat Samrotunnajah Ismail dalam sesinya, “Keterbukaan Informasi Publik sangat penting bagi Badan Publik, dalam hal ini Hutama Karya untuk terus mendukung serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap perusahaan serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik agar terciptanya kesinambungan,” tutup Samrotunnajah Ismail, Komisioner Komisi Informasi Pusat.(***)
