Sumselterkini.co.id, – Bupati Muba, H M Toha menerima audiensi dari Bambang Dwi Djanuarto, Kepala Departemen Operasi SKK Migas Sumbagsel, di kantor perwakilan Musi Banyuasin, Palembang, Senin,[ 5 /5 /2025].
Dengan nada penuh semangat, Bambang memaparkan rencana program kerja hulu migas untuk tahun 2025 yang bakal dilaksanakan di Kabupaten Muba. Yang menarik, Bambang juga mengungkapkan angka yang bikin siapa pun yang mendengarnya terbelalak Rp674 miliar.
Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Muba ini menjadikannya yang terbesar di antara 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Kalau ibarat pertandingan sepak bola, Muba ini sudah mencetak gol besar, dan gol tersebut bikin daerah lain cuma bisa mengelus dada.
Tapi, apa artinya DBH besar jika manfaatnya tidak terasa di tengah-tengah masyarakat? Muba, dengan segala potensi kekayaan alamnya, memang sedang duduk di atas ladang emas. Tetapi apakah masyarakatnya benar-benar merasakan manfaatnya? Apakah dana sebesar itu hanya berputar di lingkaran terbatas atau malah menjadi “jatah” segelintir orang saja? Nah, ini yang perlu dijawab.
Bambang dengan percaya diri menyatakan, “Kabupaten Musi Banyuasin memiliki sumber daya alam yang melimpah, jadi wajar kalau DBH-nya besar.
” Hmm, jika dikaitkan dengan pepatah, “Bumi yang kaya raya, pasti menghasilkan rejeki,” kata-kata ini bisa jadi benar adanya. Muba yang kaya minyak dan gas memang berhak mendapatkan bagian besar, namun yang menjadi persoalan adalah apakah pengelolaan kekayaan alam itu sudah optimal? Jika tidak, dana DBH yang besar ini bisa jadi cuma, seperti kue lebaran yang cuma dilihat orang, tapi nggak kebagian potongan.
Bupati Toha dalam kesempatan itu menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan SKK Migas agar potensi migas yang ada bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.
Cuma, kerja sama itu tidak cukup hanya di atas kertas. Jangan sampai nanti yang dibangun cuma infrastruktur megah yang justru malah menambah kemacetan, atau proyek yang cuma berakhir di rapat-rapat panjang yang berisi janji manis.
Kalau kata orang bijak, “Janji tinggal janji, tapi pembangunan harus nyata!” Muba bisa jadi contoh nyata bagaimana DBH ini bisa mengangkat kualitas hidup masyarakat, atau justru malah jadi contoh bagaimana kekayaan alam itu bisa gagal memberikan kesejahteraan.
Mari kita lihat negara-negara yang sudah lebih dulu mengelola sumber daya alamnya dengan bijak. Ambil contoh Norwegia. Negara penghasil minyak ini memiliki Dana Kekayaan Negara yang dikelola secara transparan dan adil, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat.
Di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pensiun, Norwegia membuktikan bahwa kekayaan alam itu tidak hanya untuk menambah kekayaan segelintir orang, tetapi untuk mensejahterakan rakyat banyak.
Begitu juga dengan Brasil, yang meski menghadapi tantangan besar, berhasil menggunakan pendapatan dari migas untuk mengurangi kemiskinan dan membangun infrastruktur yang merata di seluruh penjuru negara. Nah, apakah Muba bisa mencontoh dua negara ini?
Namun, cerita sukses ini bukan tanpa tantangan. Setiap daerah yang kaya akan SDA pasti menghadapi dilema klasik, apakah dana yang masuk benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, atau malah terkubur dalam tumpukan proyek yang tidak jelas manfaatnya?
Tidak jarang kita mendengar cerita di mana dana besar hanya jadi ajang bagi-bagi proyek untuk kepentingan segelintir orang, sementara rakyat yang seharusnya jadi penerima manfaat justru hanya menjadi penonton di pinggir lapangan.
Muba perlu memastikan bahwa dana DBH yang besar ini benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara adil. Jangan sampai, seperti pepatah, “Besar gara-gara angin, kecil karena jalan buntu.”
Program-program pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Jangan cuma bikin jalan-jalan yang megah, tapi rakyatnya masih kesulitan mencari pekerjaan. Jangan sampai yang kaya tetap yang itu-itu saja.
Muba punya peluang besar untuk menjadi contoh dalam mengelola hasil alamnya, namun peluang ini harus dimanfaatkan dengan bijak. Dana DBH yang besar tidak hanya untuk mempercantik laporan, tetapi harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
Jangan sampai, seperti pepatah, “Lidah manis, tapi hati penuh minyak.” Kita harus pastikan kalau rakyat benar-benar dapat manfaat nyata dari sumber daya alam yang ada. Kalau enggak, bisa-bisa kita semua cuma jadi penonton yang terus berharap dapat jatah dari hasil tambang yang tak kunjung sampai ke tangan. Ibarat kata pepatah yang satu ini lagi, “Besar yang penting, tapi yang lebih penting adalah manfaat besar itu harus dirasakan semua orang.”
Muba kaya raya dengan DBH-nya, jangan cuma puas dengan angka besar yang masuk ke kas daerah. Cobalah untuk memastikan kalau dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan cuma segelintir orang yang menikmati enaknya jadi “bos migas”.[***]
