Pemkab OKI Gerak Cepat Susun RKPD 2026, Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat dan Efisiensi Anggaran

Sumselterkini.co.id, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pembangunan yang cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Hanya dalam hitungan minggu pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati OKI, H. Muchendi-Supriyanto, pemerintah daerah langsung tancap gas menyusun rancangan awal (ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Langkah ini menempatkan OKI sebagai daerah tercepat dalam penyusunan RKPD di Sumatera Selatan.

Langkah proaktif ini mendapat apresiasi dari Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPS) Bappeda Sumsel, Dody Eko Prasetyo ST MT, yang menilai kesiapan Pemkab OKI sebagai contoh bagi daerah lain. “Ini langkah awal yang baik. RKPD harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik, dan OKI berhasil menjadi yang terdepan dalam proses ini,” ujarnya dalam forum konsultasi publik di aula Bappeda OKI, Kamis (6/3/2025).

Kepala Bappeda OKI, Aidil Aswari, menegaskan bahwa penyusunan RKPD ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi besar dalam mewujudkan pembangunan yang selaras dengan visi-misi Muchendi-Supriyanto. Fokus utama pembangunan tahun 2026 mencakup peningkatan akses kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan. Tak hanya itu, penguatan lingkungan sosial dan budaya, ketahanan bencana, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi berkualitas juga menjadi prioritas utama.

Namun, Aidil mengingatkan bahwa mewujudkan pembangunan yang ambisius ini membutuhkan strategi anggaran yang efisien dan inovatif. “Dengan keterbatasan APBD, kita harus kreatif mencari pendanaan lain. Penyusunan ranwal RPJMD juga telah diselaraskan dengan RPJPD Kabupaten OKI, Asta Cita Presiden Prabowo, serta RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029,” jelasnya.

Wakil Bupati OKI, Supriyanto, turut menegaskan bahwa pembangunan daerah tak bisa hanya mengandalkan APBD semata. Ia mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih aktif mencari sumber pendanaan alternatif, baik dari APBN, APBD Provinsi, maupun program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta.

“Pembangunan harus berdasarkan skala prioritas dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Setiap OPD harus memiliki inisiatif dan kreativitas dalam menggali sumber dana di luar APBD,” tegas Supriyanto.

Dengan langkah cepat dan strategi matang ini, Pemkab OKI optimistis dapat membangun daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Ke depan, koordinasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan sektor swasta akan menjadi kunci dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.[***]