Sumselterkini.co.id, -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses tahap I tahun 2024, kepada pihak eksekutif. Aspirasi-aspirasi tersebut disampaikan pada rapat paripurna LXXX (80) DPRD Sumsel, Senin (19/2).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H Muchendi Mahzareki, SE didamping Wakil Ketua DPRD Sumsel lainnya HM Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM. Rapat dihadiri Sekda Sumsel Ir S.A Supriono dan sejumlah pejabat pimpinan dinas dan OPD di jajaran Pemprov Sumsel, undangan, serta anggota DPRD Sumsel lainnya.
Sebanyak 10 anggota DPRD Sumsel yang mewakili dapil masing-masing, secara bergantian menyampaikan dan menyerahkan laporan hasil reses tahap I yang dilakukan pada 29 Januari hingga 5 Februari 2024, ke pimpinan DPRD Sumsel dan Sekda Sumsel, sebagai bahan masukan dan pertimbangan secara prioritas dalam penyusunan rencana kerja pembangunan Pemerintah Provinsi Sumsel ke depan.
Adapun Dapil I diwakili oleh H Yudha Rinaldi, Dapil II oleh H.M Anwar Al Syadat, SSi, MSi, Dapil III oleh Ahmad Firdaus Ishak, SE, MSi. Sementara Dapil IV laporannya diserahkan langsung ke pimpinan rapat paripurna, lalu Dapil V diwakili oleh Yenny Elita, SPd, MM, Dapil VI oleh Firdaus, SH, Dapil VII oleh Pipa Sardi,SE. Selanjutnya, Dapil VIII oleh Hj Rita Suryani, Dapil IX oleh Ferdian Irawan, dan Dapil X oleh Hj Nurmala Dewi, S.Sos.
Dapil I dalam laporannya menyampaikan bahwa semua program dan usulan dari masyarakat, baik bidang pemerintahan, infrastruktur, pariwisata, olahraga, ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang sosial budaya, semua sudah ditampung dan diminta untuk segera dipenuhi dan direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
”Dapil I Kota Palembang meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar kiranya hasil kegiatan reses tahap I tahun 2024 DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari setiap daerah pemilihan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perhatian secara khusus oleh para stakeholder dan penyusunan kebijakan Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat,” ujar Yudha.
Sementara Anwar Al Syadat saat melaporkan hasil reses Dapil II, mengatakan, Dapil II mengadakan 26 pertemuan dan hasilnya telah diuraikan dalam laporan reses ini. Adapun yang menjadi prioritas antara lain mengenai pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, banjir, serta batas wilayah merupakan bahan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang.
Selanjutnya, Dapil III dalam laporan yang dibacakan Ahmad Firdaus Ishak, menjelaskan bahwa mereka dalam reses kelompok, telah mengunjungi 18 titik lokasi di Dapil III dengan mengadakan pertemuan dan berdialog bersama masyarakat pedesaan untuk mendengar secara langsung tentang perkembangan masyarakat desa yang menjadi konstituen mereka. Aspirasi masyarakat tersebut telah dituangkan dalam bentuk laporan hasil reses.
Dapil V yang laporannya dibacakan Yenny Elita meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat membangun desa-desa tertinggal di wilayah Buay Pemaca yang lokasinya di atas perbukitan atau di daerah pegunungan serta perairan, dan meminta pemerintah untuk dapat menyelesaikan persoalan status desa di kawasan hutan margasatwa dan hutan lindung.
Kemudian Dapil VI yang diwakili Firdaus dalam laporannya menjelaskan usulan yang merupakan aspirasi masyarakat, baik disampaikan dengan proposal ataupun bentuk tertulis lainnya, akan menjadi kajian dan pertimbangan khusus bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan asal Daerah Pemilihan VI yang selanjutnya disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan. “Permasalahan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, infrastruktur pedesaan, baik pemukiman maupun pendidikan, kesehatan, dan pertanian, merupakan hal penting yang perlu menjadi perhatian kita semua dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Firdaus.
Selanjutnya disusul Dapil VII dalam laporan yang disampaikan Pipa Sardi, menyoroti masalah banjir bandang beberapa waktu lalu di Kabupaten Lahat, dimana banjir bandang tersebut ada sebab dan akibatnya, salah satunya pembukaan hutan secara besar-besaran dan perlunya normalisasi sungai-sungai.
“Persoalan lain yang juga menjadi perhatian Dapil VII adalah kondisi SMKN 1 Mulak Sebingkai, sekolah ini hanya memiliki satu gedung yang dipakai untuk semua aktivitas. Bangunannya itu cuma satu gedung, tiga lokal di gedung itu, semua di situ. Anak belajar di situ, kantor di situ, perpustakaan di situ, semuanya. Jurusan juga baru satu, murid juga masih sedikit sekali,” kata Pipa Sardi.
Sementara Dapil VIII dalam laporan yang disampaikan Rita Suryani, mengatakan, masyarakat di Dapil VIII berharap adanya perbaikan dan peningkatan di bidang infrastruktur jalan yang berlubang dan rusak, perbaikan serta normalisasi sungai karena sudah memasuki musim penghujan sehingga ditakutkan akan menyebabkan banjir di lingkungan masyarakat. “Instalasi listrik untuk penerangan jalan khususnya di malam hari juga diminta masyarakat disamping warga juga mengharapkan pemerintah dapat memberikan bantuan dan perhatian dengan membangun sentra produksi pertanian,” kata Rita.
Kemudian Dapil IX dalam laporan yang disampaikan Ferdian Irawan, meminta dunia pendidikan perlu ditingkatkan, baik sarana maupun prasarana. “Perlu juga diperhatikan perbaikan infrastruktur terutama jalan,“ tegas Ferdian.
Lebih lanjut dilaporkan, perlunya perhatian terhadap sarana kesehatan dan tenaga medis dan rehab seluruh sarana peribadatan seperti masjid dan musholla serta sarana peribadatan lainnya.
Terakhir, Dapil X dalam laporan yang dibacakan Nurmala Dewi, meminta peningkatan mutu pendidikan formal maupun pendidikan keagamaan, pelayanan publik yang profesional, pemerataan pembangunan, dan lain sebagainya.
“Meminta kepada pejabat Gubernur Sumatera Selatan untuk segera dapat menindaklanjuti harapan masyarakat berupa pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan jalan, bronjong, talud, irigasi, drainase, dan siring,” kata Nurmala.
Terakhir dilakukan penandatangan kesepakatan bersama DPRD Sumsel dan Sekda Sumsel.Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Muchendi Mahzareki, dalam sambutannya mengatakan, laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses tahap I bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh masing-masing daerah pemilihan, merupakan suatu bukti nyata kepedulian dan keseriusan dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada masyarakat Sumatera Selatan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan di daerah Sumatera Selatan.
“Diharapkan kepada saudara Pj Gubernur Sumatera Selatan beserta jajarannya, agar laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka perencanaan penyusunan pelaksanaan dan perbaikan pembangunan di daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun berikutnya,” kata Muchendi.[***]
ADV
