Pesan 3 Menteri & Ketua KPK untuk PJ Bupat Muba

PEJABAT (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Drs Apriyadi MSi diundang secara langsung menghadiri  Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah serta Pengarahan dan Pembekalan Dalam Rangka Konsolidasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Daerah serta Menguatkan Sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Apriyadi mendapatkan atensi khusus dari Menko-Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua KPK RI Firli Bahuri. Terlebih, Apriyadi saat ini merupakan satu-satunya Pj Kepala Daerah di Provinsi Sumsel.

“Tadi mendapatkan arahan langsung dari pak Mendagri, Menko-Polhukam, Menko PMK, dan Ketua KPK RI, poin pentingnya agar bisa menjalankan roda pemerintahan dengan maksimal dan baik,” ucap Pj Bupati Muba, Apriyadi.

Menurutnya, rangkaian dari Rakor dan pembekalan tersebut sangat bermanfaat untuk kepentingan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Muba ke depan.

“Atensi khususnya dari pak Menteri dan Ketua KPK RI bahwa di Muba harus menjamin stabilitas politik dan keamanan,” ungkap Kandidat Doktor Universitas Sriwijaya itu.

Menko-Polhukam, Mahfud MD menegaskan kepada para Penjabat Kepala Daerah agar untuk bertanggung jawab secara moral dan struktural melaksanakan sistem pemerintahan yang berbasis Demokrasi, nomokrasi, dan pelayanan.

“Jalankan Visi dan Misi Presiden RI demi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, saya yakin para Pj Kepala Daerah ini mampu melaksanakannya dan turut andil mewujudkannya,” ulasnya.

Mahfud mengajak, menjaga stabilitas Polhukam di wilayah masing-masing menjadi hal yang penting terlebih Indonesia akan dihadapkan pada Pilkada serentak 2024 mendatang.

“Tampil lah sebagai pelayan masyarakat yang baik dan saya berharap Penjabat yang ditunjuk dan diangkat saat ini menjadi Penjabat Kepala Daerah yang baik dan membuat daerahnya lebih baik,” tegasnya.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri menegaskan agar kepada Penjabat Kepala Daerah untuk tidak melakukan praktek korupsi. “Penjabat Kepala Daerah ini diharapkan jadi model dan formula yang tepat, kalau ini sukses tentu akan menjadi format baru dalam pemilihan Kepala Daerah,” harapnya.

Firli menegaskan, agar Pj Kepala Daerah untuk mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN. “Saudara Pj Kepala Daerah ini ditunjuk dan mendapatkan amanah, jadi jalankanlah amanah ini dengan baik dan saya yakin para Pj Kepala Daerah yang hadir ini adalah orang baik,” tuturnya.

Ia mengajak agar Pj Kepala Daerah untuk melaksanakan tujuh indikator pembangunan nasional yang masuk dalam RPJMD Daerah masing-masing.

Adapun tujuh indikator pembangunan nasional tersebut diantaranya  angka kemiskinan, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi. “Kemudian, indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, dan angka genio ratio,” urainya.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengajak agar kepada semua Pj Kepala Daerah untuk bersikap netral pada Pilkada dan Pemilu 2024 mendatang.

“Kemudian untuk menjadi prioritas dan penting mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 terutama varian baru BA.4 dan BA.5 serta mendorong vaksinasi secara merata di daerah masing-masing,” kata Airlangga.

Mendagri Tito Karnavian menyebutkan Kemendagri memfasilitasi para Penjabat Kepala Daerah agar mendapatkan bekal yang baik untuk menjadi Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Oleh sebab itu dalam kesempatan Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah serta Pengarahan dan Pembekalan ini dihadirkan para Menteri dan lembaga penting lainnya untuk memberi pembekalan kepada para Pj Kepala Daerah di Indonesia,” ucap dia.

Dia mengatakan, Pj Kepala Daerah dituntut untuk cakap dan menjadi pelayan masyarakat yang baik. “Untuk itu dalam rangkaian Rakor dan pengarahan ini untuk diikuti dengan baik agar implementasinya baik pula,” pungkasnya.

Dalam rangkaian Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah serta Pengarahan dan Pembekalan tersebut diikuti sebanyak 48 Pj Bupati/Walikota dan 5 Pj Gubernur di Indonesia. Serta turut hadir menjadi pemateri diantaranya Menko-Polhukam, Mendagri, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko PMK, Menteri Keuangan, Menpan-RB, Ketua KPK RI, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Bappenas.[***]