Kemenko Polhukam Koordinir Pengamanan Pembangunan Sumsel 8

PROSES pembangunan Proyek Sumsel 8 saat ini masih terkendala dalam pembangunan menara dan pemasangan transmisi pada titik T7 dan T8, yang berada di wilayah IUP PT Sriwijaya Bara Priharum (SBP).

Permasalahan ini sudah mendapat perhatian dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan mengeluarkan surat kepada SBP agar mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP). Sementara itu, Kemenkopolhukam RI juga turut mengirimkan tim untuk mengatasi kendala proses pembangunan tersebut.

Tim dari Kemenkopolhukam RI kedeputian V yang terdiri dari Brigjen Pol. Drs. Erwin Chahara R., M. Hum, Asdep 4/V Kamtibmas Bersama dengan , Brigjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.IK, Sesdep V/Kamtibmas, Kol. Heri Tito Warno, Kabid 1-4/V Kamtibmas, dan Kombes Pol. Herdi Pujiono, S.H., Kabid 2-4/V Kamtibmas, mengatakan, pihaknya mengkoordinir tentang pengamanan. Sedangkan masalah izin adalah wewenang Kementrian dan Pemerintah Daerah.

“Berdasarkan keputusan rapat, kita sebagai aparat keamanan, yang dibawahnya ada Pangdam, Kapolda, Dandim dan Kapolres, harus mendukung dengan memberikan jaminan pengamanan dalam proses pembangunan,” ujar Brigjen Pol. Drs. Erwin Chahara R., M. Hum, saat diwawancarai usai melakukan pertemuan di Hotel Grand Zuri.

Karena, lanjut Brigjen Pol Erwin, berdasarkan Inpres No 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) seluruh Kementrian dan Lembaga harus mendukungnya. “Sedangkan untuk memastikan kelanjutannya, itu bukan kapasitas kami untuk menjawab, namun kami fokus pada pengaman keterlanjutan proyek tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama  PT HBAP, Ir. Dody Arsadian mengatakan, permasalahan ini sedapat mungkin harus segera bisa diselesaikan dalam artian dapat melanjutkan pembangunan sembari secara paralel dapat menuntaskan aspek komersial bila diperlukan. “Tapi kalau kita cermati yang disampaikan Kemenkopolhukam, ada fakta bahwa kami tidak bisa bekerja disebabkan adanya beberapa hal yang saat ini di luar kendali HBAP. Dan tadi dalam rapat sudah dinyatakan bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang berwenang harus mendukung. Kenapa begitu, karena ini PSN demi kepentingan kita semua,”ujarnya.

Selain itu juga, Ir. Dody Arsadian menambahkan, tidak hanya pada dua titik saja yang harus dihentikan sementara, namun setidaknya ada lima titik, karena tidak mudah untuk merubah arahnya atau butuh kepastian sambungan lanjutan. “Karena apabila sudah dibangun dan nantinya ada apa apa, kan menjadi tak bermanfaat. Karena titik-titik ini mempengaruhi pembangunan jalur transmisi” tambahnya lagi.

Sementara saat ditanya mengenai progres pembangunan, Dody mengatakan, saat ini progres pada akhir Maret sudah mencapai 75,6 persen dan pada akhir bulan April diharapkan mencapai 78 persen. “Dan sampai sekarang progres tersebut sudah sesuai target,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolres Muara Enim, AKBP Danny Sianipar saat ditanya mengenai kesiapan pengamanan mengatakan, nantinya Polres meminta pihak PT HBAP membuat surat untuk bantuan pengamanan progres pembangunan.

“Selanjutnya kami akan mengundang PT HBAP untuk mengetahui persis teknis pelaksanaan pembangunan, seperti  berapa lama pembangunan, seberapa besar wilayahnya. Jadi kami bisa menentukan secara pasti, berapa personil yang memang dibutuhkan untuk pengamanan,” ujar Kapolres, seraya menambahkan bahwa pendekatan secara persuasif kepada masyarakat sekitar untuk membantu pembangunan proyek strategis nasional ini.[***]