PENGHARGAAN bukan prioritas utama namun Kabupaten Muara Enim sebagai Kabupaten yang dapat menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak melalui sistem pembangunan berbasis hak anak terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam Kebijakan danPprogram Pemerintah Daerah.
Hal itu disampaikan Plh Bupati Muara Enim, H Nasrun Umar melalui Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Drs. Emran Tabrani, M.Si. didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kab.Muara Enim Vivi Mariani, S.Si, M.Bmd, Apt saat menyampaikan arahannya dalam Rapat Evaluasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Muara Enim untuk pengisian indikator evaluasi KLA Tahun 2021 di Ruang Rapat Serasan Sekundang, Kantor Bupati Muara Enim, Senin (22/3/2021].
Menurutnya tak hanya itu, dia berharap dorongan dan bantuan serta motivasi dari segenap unsur pemerintahan dan juga tentunya dari masyarakat, sehingga pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dan juga melibatkan anak dalam pembangunan.
Selain itumenjadikannya sebagai subyek dan bukan objek dapat terwujud, dalam mewujudkan Muara Enim sebagai Kabupaten Layak Anak.
“Tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA), namun perlu sinergi semua perangkat daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Begitupun halnya dengan dunia usaha diminta pula dukungan dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari Corporate Sosial Responsibility (CSR) terutama di lingkungan ring 1 wilayah operasi masing-masing.
Untuk mewujudkan itu semua, ada banyak hal yang harus direncanakan dan dipersiapkan, salah satunya dengan mengutamakan hak anak dalam kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan tentu saja evaluasi dengan mengacu pada prinsip hak-hak anak yang dilakukan oleh UNICEF (United Nations Children’s Fund). Oleh sebab itu, harus bersinergi dalam menyatukan pemikiran, sehingga KLA dapat terwujud di Bumi Serasan Sekundang. [***]
Er
