Pemprov Sumsel Harus Update Data Soal Penduduk Miskin

KANTOR Gubernur Sumatera Selatan mendadak dapat kiriman karangan bunga menyusul provinsi yang dikenal dengan lumbung pangan dan energi itu menempati urutan 10 penduduk miskin sesuai data BPS yang dirilis sebelumnya.

Data BPS menyebutkan di Sumatera, Kemiskinan Aceh sebesar 15,43%, lalu diikuti Bengkulu dengan prosentase 15,30%, dan Sumatera Selatan sebanyak 12,98%. Rilis tersebut juga menempatkan Sumsel berasa di urutan ketiga dengan penduduk miskin ketiga di pulau Sumatera.

Pemerhati Sosial Bagindo Togar mengatakan karangan bunga yang dikirimkan mahasiswa merupakan tamparan keras kepada Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru lantaran Pemprov Sumsel dinilai kurang sigap menangani dampak perekonomian masyarakat di daerah akibat pandemi Covid 19.

“Gubernur harusnya berterima kasih dengan mahasiswa karena masih ada yang mau mengingatkan dan itu harus direspon positif oleh kepala daerah dan Pemprov Sumsel agar bisa bekerja lebih baik,” ujar Bagindo dihubungi, Senin (22/2/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan sudah saatnya Pemprov Sumsel harus update data soal penduduk miskin. Dia menilai selama ini kerap terjadi tidak sinkronya data pusat maupun daerah. “Tentunya untuk mengendalikan ini Pemprov harus punya data yang valid kenapa demikian sering kali jika ada hal demikian masih berbeda soal data. Padahal itu penting sebagai acuan untuk menyalurkan bantuan dari pusat dan daerah dan lain-lain kepada masyarakat jadi tepat sasaran,” jelasnya.

“Kalau dibilang sebelumnya peningkatan disebabkan Covid 19 memang ada benarnya tapi bukan hanya Sumsel tapi seluruh daerah bahkan seluruh negara dunia terdampak pandemi Covid 19. Sekarang ini bagaimana langkah kepala daerah bertindak mengatasi hal ini karena Sumsel ini bukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang jelas berbeda action nya jika dibandingkan kabupaten atau daerah baru terbentuk,” tambahnya.

Bagindo juga mengatakan Pemprov harus menjalankan program pro rakyat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurutnya Gubernur harus punya strategi yang berbeda yang lebih kreatif dan dinamis untuk mendorong UMKM tumbuh lebih baik.

“Solusinya tentu tidak bisa diselesaikan sendiri harus duduk bareng dan libatkan stakholder terkait. Termasuk Mahasiswa, pelaku UMKM, DPRD, OPD, Pakar perekonomian dan pihak terkait lainnya. Kalau selama ini kita lihat di media Gubernur sering berkunjung kesuatu daerah dengan agenda ceremonial peresmian ini dan itu. Tentunya sistuasinya beda apalagi masa pandemi saat ini masyarakat sekarang ini ingin program yang memang mendorong dan menghidupkan UMKM dan program pro rakyat lainnya. Jelas strateginya tidak sama dengan masa normal sebelum masa pandemi Covid 19. Singkatnya masyarakat itu butuh modal untuk usaha dan butuh uang untuk makan,” pungkasnya. [yip]