KABUPATEN Muba fokus empat program prioritas di tahun 2022 dan dapat menuntaskan programa tersebug dengan baik.
“Dalam empat program prioritas ini, Pemerintah Kabupaten Muba juga tetap fokus pada program penurunan angka kemiskinan. Dan Alhamdulillah, di tahun 2020 lalu angka kemiskinan di Muba terus mengalami penurunan dan kita harapkan, program ini tetap berjalan dengan baik walaupun kita masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19,”ucap Apriyadi Sekda Pemkab Muba saat Rapat Pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Serasan Sekate, Kamis (21/1/2021).
Selain itu, Apriyadi juga minta kepada seluruh pihak terkait agar terus berkontribusi positif untuk mewujudkan visi misi Muba Maju Berjaya di tahun 2022.
“Tema pembangunan RKP tahun 2022 untuk memperkuat struktur industri di berbagai wilayah di dukung oleh SDM produktif ini adalah memacu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Muba,”terangnya.
Sementara, Kepala Bappeda Muba Drs Iskandar Syahrianto mengatakan ada empat program prioritas Kabupaten Muba di tahun 2022.
Adapun prioritas utama yaitu, Peningkatan ketahanan ekonomi rakyat untuk penurunan kemiskinan diantaranya pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ekonomi. Inovasi, hilirisasi dan perluasan pemasaran produk lokal. Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, industri dan jasa. Pengembangan kewirausahaan dan ketahanan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).
Prioritas kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang prima dan religius diantaranya pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, penguatan sistem jaminan dan perlindungan sosial. Pembangunan SDM dan ketenagakerjaan.
Selain itu, penguatan dukungan infrastruktur untuk perekonomian dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan diantaranya, penguatan infrastruktur pekerjaan umum, penguatan dukungan infrastruktur pemukiman, penguatan dukungan infrastruktur perhubungan kebencanaan dan lingkungan.
Terakhir, program prioritas pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi. Diantaranya, penguatan manajemen ASN, organisasi dan tata laksana. Peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja, penyederhanaan birokrasi.[***]
ril
