SUMSELTERKINI.ID, Palembang – Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang akan diberlakukan pada 1 November mendatang ditolak oleh kalangan driver taksi online di Palembang.
Yoyok, Ketua Driver Taksi Online Sumatera Selatan (Sumsel), jika kendaraan harus ber-STNK milik perusahaan, maka ini akan merugikan para driver. Karena kendaraan yang digunakan selama ini adalah milik pribadi, bukan milik perusahaan.
Terlebih dengan adanya poin Permenhub mengenai uji kir kendaraan dan mewajibkan taksi online harus ber-STNK perusahaan. Hal ini tentu sangat aneh, karena mobil yang digunakan milik pribadi.
“Kami keberatan dengan aturan tersebut karena memberatkan kami sebagai driver taksi online,” kata Yoyok, saat dilalog interaktif dengan tema Pro Kontra Transportasi Online, yang digelar Pemuda NKRI Sumsel di Aula Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (26/10/2017).
Menurutnya, juga tidak ada jaminan keamanan saat driver beroperasi, terlebih ada beberapa tempat yang ditetapkan sebagai zona merah.
“Kami minta disamakan dengan angkutan yang lain, karena kita ini sama-sama mencari uang untuk menghidupi keluarga,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Angkutan Kota Kertapati Abdul Rozak meminta, taksi online mengikuti aturan, seperti berbadan hukum, SIM A Umum, melakukan uji kir dan lainnya.
“Karena selama ini kami mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah, dengan aturan itu artinya kita sama-sama mengikuti aturan yang ada, aturan dibuat untuk dipatuhi,” jelasnya.
Diralantas Polda Sumsel M Taslim mengatakan dengan adanya dialog yang digelar kali ini, diharapkan dapat mencari solusi atas persoalan taksi online dan konvensional. Sehingga tak ada pihak yang merasa dirugikan.
Pihaknya mengimbau kepada angkutan konvesional maupun online untuk menjaga leamaanan dan kedamaian, karena Palembang akan menjadi tuan rumah Asian Games yang akan berlangsung tahun depan.
Inisiator pemuda NKRI, Ahmad Marzuki mengatakan alasan pihaknya menggelar acara dialog berkaitan taksi online ini untuk mencari solusi atas polemik taksi online dan taksi konvensional.
Pihaknya berharap kedua belah pihak dapat mematuhi aturan yang ada sehingga tidak terjadi lagi aksi-aksi penolakan hingga tindakan anarkis.
“Kebijakan pemerintah apapun, harus didudukung dan dilaksanakan, dan kita jalankan bersama-sama agar tidak ada perpecahan di masyarakat. Apalagi Sumsel akan jadi tuan rumah Asian Games 2018,” katanya.
