Sumsel Klaim Tingkat Partisipasi Pemilu di Sumsel 80%

Sumselterkini.co.id, Palembang – Usai melakukan Video Conference Pemantauan Pelaksanaan Pemilu 2019 bersama Dirjen Kemendagri, Gubernur Sumsel Herman Deru beserta Kapolda Sumsel dan Pangdam II Sriwijaya langsung melakukan video conference serupa secara serentak dengan 9 kabupaten/kota se Sumsel di Sumsel Command Centre, Kamis (18/4/2019).

Gubernur mengapresiasi kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi di Sumsel yang dinilainya di atas ekspektasi.

” Secara umum saya sampaikan pada Bupati dan Walikota bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 di Sumsel berjalan baik, bahkan tingkat partisipasi memilih masyarakat di atas ekspektasi berkisar di angka 80%.

Sebagai Gubernur saya sangat mengapresiasi kerja para petugas di lapangan baik KPU, Bawaslu serta semua unsur Forkompinda di provinsi dan kabupaten/kota ini” jelasnya.

Kepada perwakilan daerah yang melakukan video conference, mantan Bupati OKU Timur itu juga berpesan agar tetap memantau jalannya kertas suara dari PPS ke PPK. Jika ditemukan kendala dia meminta secepatnya di koordinasikan termasuk jika ada kendala oemadaman listrik saat dilakukan penghitungan suara.

Pada kesempatan itu ia juga tak lupa berpesan kepada masyarakat Sumsel untuk tenang dan tidak melakukan aksi yang sifatnya euforia. Hal ini tak lain untuk menjaga stabilitas keamanan Sumsel yang sudah zero konflik saat ini.

Video conference diawali Gubernur Sumsel pada Kabupaten Musirawas, kemudian Kabupaten OKU, Muaraenim, OI, Lubuk Linggau kemudian berlanjut ke Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan, Pagaralam dan  Kota Palembang. Dari hasil video conference diketahui tak ada kendala berarti dan sifatnya krusial yang terjadi selama proses pelaksanaan Pemilu. Selain kejadian di Musirawas soal adanya penusukan petugas KPPS oleh anggota Linmas, Gubernur juga mendapat laporan klarifikasi soal TPS “hilang” di Palembang yang sempat viral.

Sebelumnya Gubernur Sumsel Herman Deru juga melakukan Video Conference dalam Rangka Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 bersama sejumlah Dirjen di Kemendagri di Ruang Rapat Bina Praja.

Video conference ini digelar Kemendagri untuk mengkoordinasikan kondisi pemungutan suara, partisipasi masyarakat, trantibum pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di 34 Provinsi di Indonesia.

Dalam laporannya Gubernur yang didampingi Unsur Forkompimda, OPD terkait dan instansi terkait menjelaskan bahwa secara umum kondisi Sumsel kondusif selama Pilpres dan Pileg yang digelar 17 April. Kejadian yang menonjol juga tercatat nihil. Selain tingkat partisipasi yang tinggi ia juga melaporkan bahwa kecerdasan masyarakat menyalurkan aspirasi sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan minimnya jumlah kesalahan yang dilakukan pada pencoblosan di kertas suara yang dibagikan.

“Tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi menyampaikan aspirasinya. Ada juga di Kabupaten Banyuasin keterlambatan logistik untuk surat suara Pileg Kabupaten. Sekarang kita masih tunggu dropping surat suara itu dan masyarakat juga sangat menantikan ini,” jelasnya.

Unsur tim pusat yang ikut dalam video conference itu di antaranya Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktur Organisasi masyarakat.

Sementara itu Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Eduard Sigalingging dalam video conferencenya, menyampaikan pihaknya dalam hal ini Kemendagri sangat mengapresiasi ataa partisipasi maayarakat Sumsel menyalurkan suara politiknya mencapai di atas 80%.

“Kami sangat mengapresiasi terselenggara Pemilu dan berterima kasih atas peran Polri dan TNI serta Satpol PP,  Linmas yang telah menjaga keamanan khususnya di TPS dalam suasana yang terlindungi sehingga masyarakat bisa ke TPS dalam keadaan baik,” jelasnya.

Terkait masalah pemilihan  susulan, Dirjen mengatakan diupayakan bisa dilakukan pada pada tanggal 27 April. Untuk itu dia meminta kepada pelaksanaan segera mengajukan kebutuhan surat suara untuk surat suara susukan secepatnya ke KPU RI.

“Soal pemilihan susulan 27 April bisa kita laksanakan. Kebutuhan secepatnya diajukan ke KPU RI biar dsta rekap diterima dengan baik dan bisa dilakukan sesuai UU,” jelasnya.[**]

Penulis : win