Sumselterkini.co.id, Jakarta – Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya berkomitmen mendukung keinginan Presiden untuk memberantas korupsi sampai 0%, khususnya untuk Sumatera Selatan. Hal itu dikatakannya seusai menghadiri penyerahan dokumen Aksi pencegahan Korupsi dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan oleh KPK RI dan dihadiri Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Saat ditemui seusai acara Mawardi mengatakan bahwa sesuai kesepakatan bersama Pemprov Sumsel akan memaksimalkan pencegahan korupsi sampai ke akarnya, dengan berbagai beberapa perencanaan.
“Dalam 2 tahun ini kita berusaha memulai pencegahan itu mulai dari tahapan-tahapan urusan birokrasi dan macam-macam perizinan. Habis ini kita akan rapatkan dan akan memulai rencana strateginya, tapi presiden mengucapkan bukan hanya strategi namun benar-benar mengimplementasikannya,” ungkapnya.
Sementara itu pada saat acara berlangsung Presiden Jokowi Widodo menuturkan bahwa ia yakin kepada semua pemimpin yang hadir untuk memiliki semangat yang sama untuk membuat Indonesia bebas dari korupsi dan ia mengapresiasi dan mengargai atas kerja keras semua pihak sehingga dalam 4 tahun terakhir kita gencar dan terus menerus menekan perilaku korupsi.
“Indeks persepsi korupsi kita membaik dari skor 34 di tahun 2014 meningkat menjadi 38 di tahun 2018, kemudian saya dapat informasi bahwa berdasarkan survei dari LSI atau ICW bahwa pelayanan publik juga smkin bebas pungli, surveinya tunjukkan pungli layanan kesehatan turun dari 14 persen menjadi 5 persen, namun 5 persen masih besar Pungli pelayanan catatan sipil turun dari 31 persen menjadi 17 persen. Itu angka masih besar,” ujarnya.
Maka dari itu ia ingin turun sampai 0 persen. dan semuanya bisa bekerja lebih cepat dan giat serta dalam melawan korupsi karena menurutnya korupsi adalah musuh bersama sebagai bangsa dan penyakit yang gerogoti kesejahteraan rakyat dan dinding yang halangi rakyat untuk bergerak maju.
“Tidak ada alasan yang benarkan korupsi dan tidak ada alasan bagi kita untuk menunda aksi berantas korupsi, saya apresiasi gerak cepat timnas pencegahan korupsi untuk pastikan stranas stratengi nasional pencegahan korupsi segera kita laksanakan,” ungkapnya.
Dan ia kembali tegaskan kepada semua pimpinan daerah yang hadir bahwa sudah dituangkan dalam aksi pencegahan korupsi agar dilaksanakan dan jangan hanya dibaca. dan juga jangan lagi ada ego-ego kementerian dan sektoral karena rakyat tak sabar menanti dan melihat ingin merasakan indonesia yang bebas dari korupsi.[**]
Penulis : one
