Cegah Data OPD Tumpang Tindih, Pemkot Palembang Pacu Penerapan Satu Data Indonesia
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month 25 menit yang lalu
- visibility 6
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Palembang memacu penerapan Satu Data Indonesia untuk mencegah perbedaan dan duplikasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah ini sekaligus menjadi upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan ketepatan kebijakan pemerintah.
Tak hanya menyatukan data, Pemkot Palembang juga membidik peningkatan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Untuk mencapai target tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang memperkuat kemampuan aparatur dalam mengelola statistik sektoral.
Diskominfo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026 di Ruang Parameswara, Kantor Pemkot Palembang, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan selama dua hari, 17-18 November 2026, ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Palembang.
Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang, Kemas Haikal, S.Kom., M.A.P., mengatakan peningkatan kualitas statistik sektoral membutuhkan aparatur yang memahami tata kelola data secara menyeluruh. Kemampuan tersebut mencakup proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan hingga pemanfaatan data.
Menurut Haikal, aparatur juga perlu memahami standar kualitas data, kepemilikan metadata, dan interoperabilitas agar setiap instansi dapat berbagi data dengan mudah.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan statistik sektoral, sekaligus mendorong pemenuhan standar kualitas data, kepemilikan metadata, serta kaidah interoperabilitas data yang mudah dibagipakaikan antarinstansi,” papar Haikal.
Melalui penguatan tersebut, Pemkot Palembang ingin membangun budaya kerja berbasis data atau data-driven culture. Dengan demikian, setiap OPD dapat menggunakan data yang akurat dan terintegrasi saat menyusun program maupun menentukan kebijakan.
Upaya tersebut juga mendapat penekanan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, saat membuka Bimtek pada Selasa (17/11/2026). Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak lagi menghasilkan perbedaan angka untuk indikator yang sama.
“Melalui sinergi ini, kita berharap tidak ada lagi perbedaan data antar-Perangkat Daerah untuk indikator yang sama, tidak terjadi duplikasi pengumpulan data, serta setiap data yang dihasilkan memiliki standar, metadata, dan kualitas yang jelas,” tegas Aprizal.
Aprizal menilai keseragaman dan keakuratan data menentukan keberhasilan pembangunan sekaligus memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, ia meminta aparatur tidak sekadar mengumpulkan angka untuk memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi juga memanfaatkan data sebagai dasar merumuskan kebijakan publik.
Ia juga mengingatkan peserta agar menjalankan empat langkah dalam memperkuat statistik sektoral.
Pertama, setiap perangkat daerah harus mengelola data secara akurat sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Kedua, OPD harus menerapkan standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi, serta data induk secara konsisten.
Ketiga, produsen data harus membangun koordinasi berkelanjutan dengan Wali Data dan Pembina Data.
Keempat, peserta harus menerapkan pengetahuan dari Bimtek dalam pekerjaan sehari-hari.
Dalam implementasi Satu Data Indonesia, Diskominfo Kota Palembang menjalankan peran sebagai Wali Data, sedangkan BPS bertindak sebagai Pembina Data Statistik. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Aprizal berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat sinergi dalam menjalankan kebijakan tersebut. Ia juga meminta peserta menerapkan materi Bimtek agar tata kelola pemerintahan semakin berkualitas.
Haikal optimistis penerapan budaya kerja berbasis data akan membantu Pemkot Palembang menyusun program pembangunan secara lebih terukur, menghindari tumpang tindih kebijakan, dan mengarahkan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.
“Melalui budaya kerja yang berbasis data, kami optimistis kualitas pelayanan publik dan ketepatan sasaran pembangunan di Kota Palembang akan semakin optimal ke depannya,” pungkas Haikal. (***)
- Penulis: Irwan Wahyudi
