Minggu, 15 Nov 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kesehatan » Perang Panjang Melawan Kuman Kebal Obat

Perang Panjang Melawan Kuman Kebal Obat

  • account_circle Irwan Wahyudi
  • calendar_month Sabtu, 14 Nov 2026
  • visibility 9
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

RESISTANSI antimikroba atau antimicrobial resistance (AMR) mulai menjadi ancaman serius bagi dunia kesehatan. Bahkan bakteri yang kebal terhadap antibiotik membuat sejumlah infeksi semakin sulit diobati.

Penyakit yang sebelumnya bisa ditangani dengan obat biasa kini berisiko membutuhkan pengobatan lebih rumit, biaya lebih besar, bahkan mengancam nyawa pasien.

Masalah ini tidak muncul begitu saja, kebiasaan menggunakan antibiotik tanpa resep, membeli obat berdasarkan pengalaman orang lain, hingga mengonsumsi antibiotik untuk mengatasi demam menjadi bagian dari persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Masih banyak orang menganggap antibiotik sebagai obat untuk segala jenis penyakit. Padahal, antibiotik hanya bekerja melawan bakteri, bukan virus. Seseorang yang mengalami demam akibat infeksi virus, misalnya, tidak membutuhkan antibiotik.

Penggunaan antibiotik secara sembarangan justru memberi kesempatan bagi bakteri untuk mengembangkan kekebalan.

Akibatnya, obat yang sebelumnya mampu mengatasi infeksi bisa kehilangan efektivitasnya. Persoalan ini bukan hanya mengancam orang yang menggunakan antibiotik secara tidak tepat, tetapi juga masyarakat luas.

Gambaran ancaman itu terlihat dari data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2021. Resistansi antimikroba menyebabkan 1,14 juta kematian secara langsung dan berkaitan dengan 4,71 juta kematian di seluruh dunia.

Di Indonesia, jumlah kematian langsung mencapai 36.500 jiwa, sementara kematian yang berkaitan dengan AMR mencapai 147.000 jiwa.

Masalah ini sudah menelan banyak korban. Penggunaan antibiotik yang sembarangan bisa membuat keadaan semakin buruk karena bakteri terus berkembang menjadi kebal, sementara pilihan obat untuk mengatasinya semakin terbatas.

Ancaman di Balik Antibiotik

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengangkat persoalan ini dalam High Level Dialogue on the Future of AMR in the Asia-Pacific di Jakarta, belum lama ini. Dalam rilis resmi kemkes Ia menyebutkan AMR sebagai pandemi senyap yang dampaknya tidak senyap.

Dante juga mengibaratkan kerja sama antarnegara seperti seikat sapu lidi. Satu batang mudah patah, tetapi sekumpulan lidi akan lebih kuat ketika disatukan. Menurutnya, tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi resistansi antimikroba sendirian.

Pandangan tersebut masuk akal, karena penyebaran bakteri kebal obat tidak mengenal batas negara. Mobilitas manusia, perdagangan pangan, peternakan, hingga kondisi lingkungan membuat persoalan ini membutuhkan kerja sama lintas wilayah.

Namun, Indonesia juga perlu melihat persoalan di dalam negeri. Pengendalian AMR masih menghadapi tantangan, mulai dari pengawasan penggunaan antibiotik di rumah sakit hingga keterbatasan fasilitas pemeriksaan laboratorium.

Kementerian Kesehatan mencatat, sebanyak 1.635 rumah sakit atau sekitar 51 persen telah melaporkan pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA). Artinya, masih banyak rumah sakit yang belum tercatat melaporkan pelaksanaan program tersebut.

Kondisi laboratorium juga perlu mendapat perhatian. Dari 514 kabupaten/kota, baru 131 daerah yang memiliki peralatan dan tenaga terlatih untuk melakukan pemeriksaan kultur serta uji kepekaan antibiotik.

Padahal, pemeriksaan tersebut membantu dokter mengetahui jenis bakteri penyebab infeksi sekaligus menentukan antibiotik yang masih mampu melawannya. Tanpa dukungan laboratorium, dokter memiliki keterbatasan dalam menentukan pengobatan yang paling sesuai bagi pasien.

Oleh karena itu, rumah sakit di berbagai daerah perlu mendapat dukungan peralatan dan tenaga ahli. Jangan sampai kemampuan pengendalian AMR hanya berkembang di rumah sakit besar, sementara fasilitas kesehatan di daerah masih kesulitan melakukan pemeriksaan dasar.

Penggunaan Antibiotik Harus Diawasi

Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan sejumlah langkah melalui Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2025 – 2029 dan penguatan PPRA di rumah sakit. Sejumlah daerah, seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Jawa Timur, Kota Surabaya, Kota Surakarta, dan Kota Pasuruan, juga telah menerbitkan regulasi terkait pengendalian AMR.

Langkah itu perlu diikuti pengawasan yang berjalan konsisten, sebab, aturan saja tidak otomatis mengubah kebiasaan masyarakat maupun praktik pemberian antibiotik di fasilitas kesehatan.

Dokter harus memastikan antibiotik diberikan sesuai indikasi medis. Tidak semua pasien membutuhkan obat tersebut, meskipun datang dengan keluhan demam atau gejala infeksi. Dokter perlu mempertimbangkan penyebab penyakit sebelum menentukan pengobatan.

Masyarakat juga memegang peran penting. Kebiasaan membeli antibiotik tanpa resep, menggunakan sisa obat, atau menghentikan pengobatan tanpa mengikuti petunjuk dokter perlu ditinggalkan. Antibiotik bukan obat yang bisa digunakan sesuka hati setiap kali seseorang merasa sakit.

Pengawasan juga perlu menjangkau sektor di luar kesehatan manusia. Melalui pendekatan One Health, pemerintah perlu menghubungkan pengendalian AMR pada manusia, hewan, dan lingkungan. Penggunaan antimikroba di sektor peternakan dan pertanian juga perlu mendapat perhatian agar pengawasan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Persoalan ini memang tidak mudah diselesaikan. Namun, pemerintah bisa memulainya dengan memperluas pemeriksaan laboratorium, meningkatkan kepatuhan rumah sakit, mengawasi peredaran antibiotik, serta memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat.

Menjaga Masa Depan Pengobatan

Perang melawan kuman kebal obat akan berlangsung panjang. Pengembangan antibiotik baru memang diperlukan, tetapi menjaga agar obat yang tersedia sekarang tetap efektif juga menjadi pekerjaan penting.

Misalnya, jika infeksi bakteri yang selama ini mudah disembuhkan justru semakin sulit ditangani. Operasi, perawatan pasien dengan penyakit tertentu, hingga pengobatan infeksi biasa bisa menghadapi risiko yang lebih besar ketika antibiotik tidak lagi bekerja secara optimal.

Oleh sebab itu, keberhasilan pengendalian AMR tidak cukup dilihat dari banyaknya deklarasi atau kesepakatan antarnegara. Masyarakat perlu mengubah kebiasaan menggunakan obat, dokter harus lebih cermat memberikan resep, dan rumah sakit wajib memperkuat pengawasan.

Indonesia juga perlu memastikan program yang sudah disusun benar-benar berjalan hingga ke daerah. Sebab, ancaman kuman kebal obat tidak hanya mengintai rumah sakit besar atau kota-kota utama. Setiap orang bisa menghadapi risiko yang sama ketika antibiotik kehilangan kemampuannya melawan bakteri.

Untuk itu, menjaga antibiotik tetap ampuh dan merupakan tanggung jawab bersama. Apa yang dilakukan hari ini akan ikut menentukan apakah generasi mendatang masih memiliki obat yang efektif ketika menghadapi infeksi bakteri. (***)

  • Penulis: Irwan Wahyudi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Cegah Stunting, Maksimalkan Dana Desa

    Cegah Stunting, Maksimalkan Dana Desa

    • calendar_month Selasa, 7 Des 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 920
    • 0Komentar

    DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan (Kalsel) memprioritaskan penggunaan dana desa tahun 2022 untuk penurunan stunting melalui program nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). “Namun untuk kemenuhi pemanfaatan dana tersebut masih menunggu peraturan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap penanganan stunting dan untuk alokasi dana desa di […]

  • Pendidikan Antikorupsi Wujudkan Zona Integritas di Perguruan Tinggi, Cegah Dini Melalui SDM Bermoral

    Pendidikan Antikorupsi Wujudkan Zona Integritas di Perguruan Tinggi, Cegah Dini Melalui SDM Bermoral

    • calendar_month Kamis, 24 Jun 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 2.329
    • 0Komentar

    DIREKTUR Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam membuka acara Seminar Pendidikan Antikorupsi untuk Pimpinan Perguruan Tinggi. Acara dilaksanakan secara daring dan dihadiri oleh 506 peserta yang merupakan pimpinan PTN/PTS di wilayah Pulau Jawa, Nizam menyampaikan, bahwa acara ini merupakan upaya untuk melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang bersih dari […]

  • Covid-19 di Muba, Bertambah 1 Positif

    Covid-19 di Muba, Bertambah 1 Positif

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2020
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 961
    • 0Komentar

    GUGUS Tugas Covid-19 Kabupaten Muba, Minggu (7/6/2020) mengkonfirmasi satu penambahan kasus positif covid-19.  Penambahan positif Covid-19 tersebut yakni kasus 22 jenis kelamin laki-laki usia 69 tahun Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat (Lokal). Dengan penambahan 1 kasus ini, total positif covid-19 di Muba menjadi 22 kasus 4 kasus diantaranya telah sembuh dan 1 meninggal dunia. “Ya, […]

  • Sumbar Bakal Punya Geopark

    Sumbar Bakal Punya Geopark

    • calendar_month Kamis, 22 Apr 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 2.814
    • 0Komentar

    MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan, salah satu program unggulan yang akan dikembangkan di Sumatra Barat adalah geopark. Geopark sendiri merupakan sebuah kawasan bentang panorama alam yang memiliki unsur sifat kebumian istimewa, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya. “Dan Bukittinggi sebagai destinasi unggulan dan […]

  • Marketing Politik for Pilkada

    Marketing Politik for Pilkada

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2020
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.258
    • 0Komentar

    MUSIM Pilkada (pemilihan kepala daerah) langsung kembali tiba. Setelah tahapan Pilkada terhenti karena pandemi virus Corona, pemerintah telah menetapkan jadwal tahapan Pilkada serentak dimulai kembali pada 15 Juni 2020 dan pemungutan suara akan dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020. Selama masa jeda tahapan Pilkada banyak bakal calon kepala daerah memanfaatkannya untuk mensosialisasikan diri atau sosoknya kepada […]

  • Libatkan Pelaku Usaha & Dinas, BPJPH Gelar Public Hearing Layanan Halal Digital

    Libatkan Pelaku Usaha & Dinas, BPJPH Gelar Public Hearing Layanan Halal Digital

    • calendar_month Kamis, 15 Apr 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 798
    • 0Komentar

    SEBAGAI salah satu upaya peningkatan kualitas layanan Jaminan Produk Halal (JPH), Badan Penyeleggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mengadakan Public Hearing Layanan Halal Berbasis Teknologi Informasi (IT). Kegiatan yang digelar di Kota Cirebon ini melibatkan para pelaku usaha dan perwakilan dari beberapa Dinas terkait. Kegiatan dilaksanakan dengan metode diskusi interaktif, untuk mengetahui tingkat pemahaman, […]

expand_less
WordPress Archive Mazuma – Business Elementor Template Kit MBStore – Digital WooCommerce WordPress Theme McCan – Portfolio WordPress Theme Me Voy – Photography Portfolio WordPress Theme Measurement Tile Area for WooCommerce Meatezy – Meat Shop & Butcher Elementor Template Kit Meatlers – Butcher Meat Shop WordPress Theme Mecha – Car Repair & Auto Service Elementor Template Kit Med Pets – Veterinarian Elementor Template Kit Meddaz – SaaS Medical Elementor Template Kit