Bakteri Kebal Obat Mengancam, Rumah Sakit Bukan Satu-satunya

SUMSELTERKINI.CO.ID – Selama ini, resistansi antimikroba atau Antimicrobial Resistance (AMR) sering dikaitkan dengan persoalan penggunaan antibiotik di rumah sakit. Padahal, ancamannya jauh lebih luas. Mikroorganisme yang kebal terhadap obat dapat berkembang di berbagai lingkungan, mulai dari fasilitas kesehatan, peternakan, pertanian, hingga sumber air.

Masalahnya, ancaman ini tidak selalu datang dengan gejala yang mudah dikenali. Resistansi berkembang secara bertahap, tetapi dampaknya bisa sangat serius, yaitu infeksi menjadi lebih sulit diobati karena obat yang sebelumnya efektif tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya.

Besarnya persoalan AMR tergambar dalam data global tahun 2021. Resistansi antimikroba secara langsung menyebabkan lebih dari 1,14 juta kematian di seluruh dunia dan berkaitan dengan 4,71 juta kematian lainnya.

Risiko tersebut dapat menyentuh berbagai kelompok masyarakat. Bayi baru lahir yang mengalami sepsis, ibu setelah persalinan, petani, hingga kelompok lanjut usia termasuk di antara mereka yang menghadapi ancaman akibat infeksi yang sulit ditangani.

Oleh sebab  itu, pengendalian AMR tidak bisa hanya dibebankan kepada rumah sakit atau tenaga medis. Penggunaan antimikroba di sektor lain dan kondisi lingkungan juga perlu menjadi perhatian.

Pendekatan inilah yang dikenal sebagai One Health. Konsep tersebut menempatkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Dengan demikian, upaya mencegah resistansi membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan  AMR merupakan tantangan nyata yang membutuhkan penanganan terpadu dan berkelanjutan. Menurutnya, resistansi tidak muncul secara tiba-tiba melalui wabah besar, melainkan berkembang perlahan di berbagai sektor kehidupan.

Indonesia telah menyiapkan langkah pengendalian melalui Strategi Nasional Pengendalian AMR Sektor Kesehatan 2025–2029. Kebijakan ini juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah 80 persen rumah sakit menjalankan Program Pengendalian AMR pada 2029. Pemerintah juga menargetkan 60 persen rumah sakit pemerintah mematuhi standar peresepan antibiotik sistemik secara empiris.

Target tersebut menjadi penting karena penggunaan antibiotik harus dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab. Selain akses terhadap antibiotik esensial, pengawasan penggunaannya melalui antimicrobial stewardship juga diperlukan agar terapi yang diberikan sesuai dengan pedoman.

Namun, menyusun strategi saja belum cukup. Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan benar-benar diterapkan, mulai dari dukungan anggaran hingga kepatuhan terhadap pedoman penggunaan antibiotik.

Direktur ReAct Asia Pacific, Dr. S.S. Lal, menilai kesenjangan antara komitmen dan pelaksanaan masih menjadi salah satu hambatan utama pengendalian AMR. Ia menekankan perlunya memastikan rencana yang telah disusun benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan.

Persoalan ini turut menjadi perhatian dalam Konferensi Regional Asia Pasifik ketiga tentang Resistansi Antimikroba di Jakarta pada 9–10 November 2026. Pertemuan yang diselenggarakan bersama ReAct Asia Pacific tersebut diikuti sekitar 90 delegasi dari 28 negara.

Forum tersebut membahas tujuh agenda utama, termasuk percepatan pelaksanaan Deklarasi Politik PBB 2024, akses terhadap antibiotik esensial, penguatan pendekatan One Health, dan tata kelola penggunaan antimikroba.

Seluruh pembahasan akan dirangkum dalam Multi-Stakeholder Recommendations Brief sebagai bahan rekomendasi lintas pemangku kepentingan menjelang pertemuan PBB pada 2029.

Pada akhirnya, pengendalian AMR bukan hanya tentang menemukan obat yang lebih kuat. Upaya ini juga bergantung pada bagaimana antibiotik digunakan, bagaimana sektor kesehatan dan lingkungan dikelola, serta sejauh mana setiap pihak menjalankan tanggung jawabnya.

Seperti ditegaskan Dr. Lal, bakteri dan mikroorganisme tidak menunggu kesiapan manusia untuk bergerak. Karena itu, kolaborasi lintas sektor perlu diwujudkan sekarang, bukan sekadar menjadi komitmen di atas kertas. (***)/diolah dari sumber utama kemkes