Menunggu Air Menemukan Jalan Pulang

Tujuh Titik Genangan dan Pekerjaan Rumah Palembang 

Penanganan tujuh titik rawan genangan di Palembang terkendala anggaran dan kewenangan jalan nasional, sementara pembangunan drainase silang baru direncanakan pada 2027.

DI TEPI Jalan Jenderal Sudirman, sejumlah pejabat Pemerintah Kota Palembang berhenti untuk mengamati saluran drainase yang terbuka di dekat trotoar. Salah seorang di antaranya menunduk memperhatikan kondisi saluran, sementara beberapa pejabat lain berdiri di belakangnya.

Lalu lintas tetap bergerak di sisi mereka, di tengah kesibukan jalan, saluran air itu mengingatkan persoalan genangan tidak selalu bermula ketika hujan turun, tetapi juga dari jalur yang seharusnya disiapkan untuk mengalirkan air.

Pemandangan seperti ini memperlihatkan persoalan perkotaan yang kerap luput dari perhatian sampai hujan datang. Selama cuaca cerah, saluran drainase mungkin hanya dianggap bagian dari pelengkap jalan. Namun, ketika air mulai memenuhi badan jalan, keberadaan saluran, arah aliran, dan kondisi infrastruktur di sekitarnya mendadak menjadi urusan penting bagi banyak orang.

Pengendara harus memperlambat laju kendaraan, pejalan kaki mencari bagian jalan yang lebih aman, sementara warga yang beraktivitas di sekitar lokasi berharap genangan tidak mengganggu kegiatan mereka. Air yang tertahan beberapa saat saja bisa menjadi persoalan ketika terjadi di ruas jalan yang ramai dilalui masyarakat.

Masalahnya, mengatasi genangan tak cukup menunggu hujan reda atau membersihkan air yang terlanjur berkumpul. Ada pekerjaan yang lebih mendasar: memastikan air memiliki jalur yang memadai, saluran saling terhubung, dan sistem pembuangan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pemerintah Kota Palembang kembali menaruh perhatian pada persoalan tersebut melalui peninjauan tujuh titik rawan genangan pada Selasa (27/10/2026).

Pemantauan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, sekaligus menjadi langkah untuk mengevaluasi kondisi drainase dan mengidentifikasi kebutuhan penanganan infrastruktur di sejumlah ruas jalan strategis.

Tujuh lokasi yang menjadi perhatian meliputi kawasan depan Asrama Haji, Jalan Nurdin Panji, Jalan Sekuntum Bunga, depan Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Bay Salim atau kawasan Rambang, Jalan Mayor Ruslan, serta Jalan Residen Rojak.

Lokasi-lokasi tersebut menjadi bagian dari pekerjaan rumah yang perlu ditangani secara bertahap. Setiap titik membutuhkan perhatian berdasarkan kondisi lapangan, mulai dari kelancaran saluran hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur tambahan untuk membantu mengalirkan air.

Salah satu opsi yang direncanakan ialah pembangunan cross drain atau drainase silang. Infrastruktur ini berfungsi membantu mengalirkan air melintasi badan jalan menuju saluran lainnya. Dengan sistem yang terhubung secara tepat, aliran air diharapkan menjadi lebih lancar sehingga potensi genangan dapat dikurangi.

Namun, rencana yang secara teknis dibutuhkan tidak selalu bisa langsung diwujudkan. Di balik persoalan saluran air, terdapat urusan anggaran dan pembagian kewenangan yang menentukan kapan pekerjaan dapat dimulai.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan sebagian besar lokasi yang ditinjau berada di ruas jalan nasional.

Oleh karena itu, penanganannya berkaitan dengan kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), yang bertanggung jawab atas penanganan jalan nasional beserta infrastruktur terkait sesuai lingkup kewenangannya.

“Rata-rata memang banyak wilayah jalan nasional dan itu wewenang Balai Besar Jalan,” ujar Isnaini, Selasa (27/10/2026).

Pemkot Palembang sebenarnya berharap penanganan sejumlah titik tersebut dapat dilakukan pada 2026. Akan tetapi, keterbatasan anggaran membuat rencana itu belum bisa direalisasikan sesuai harapan. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan, pelaksanaan pekerjaan direncanakan menunggu hingga tahun berikutnya.

“Kita inginnya memang di tahun ini, tapi mereka memang tidak sanggup. Jadi, mereka menyanggupinya di tahun depan,” jelasnya.

Situasi itu menjadi persoalan, sebab genangan tidak selalu selesai ketika titik masalah telah ditemukan dan solusi teknis telah direncanakan. Pekerjaan tetap membutuhkan kepastian anggaran, koordinasi antarlembaga, serta kesesuaian pelaksanaan dengan kewenangan masing-masing.

Sementara bagi warga Palembang sendiri, penyesuaian jadwal pembangunan tentu tidak membuat hujan berhenti datang. Jalan tetap digunakan setiap hari, kegiatan ekonomi terus berlangsung, dan kebutuhan mobilitas masyarakat tidak bisa menunggu sampai seluruh rencana infrastruktur terlaksana.

Koordinasi

Oleh sebab itu, koordinasi antara Pemkot Palembang dan BBPJN menjadi bagian penting dari upaya mendorong percepatan penanganan. Pemerintah daerah perlu memastikan persoalan yang ditemukan di lapangan memperoleh tindak lanjut yang jelas, sementara instansi berwenang diharapkan dapat merealisasikan pekerjaan sesuai perencanaan dan kemampuan anggaran.

Isnaini menegaskan, perhatian terhadap titik-titik rawan genangan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, dalam mengatasi persoalan banjir di kota ini. Komitmen tersebut sangat penting, tetapi menilai keberhasilannya kelak terletak pada perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Di luar pekerjaan infrastruktur, ada pula hal yang bisa dilakukan tanpa harus menunggu proyek pembangunan. Kebersihan saluran drainase, misalnya, berperan dalam menjaga kelancaran aliran air. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran dan menghambat air mengalir, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

Oleh sebab itu, Isnaini mengajak masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan dan membantu membersihkan saluran air. Pemerintah, menurutnya, tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan warga.

Ajakan ini bukan berarti tanggung jawab penanganan banjir berpindah kepada masyarakat. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur tetap membutuhkan peran pemerintah serta instansi yang berwenang. Namun, kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan dapat menjadi bagian dari upaya bersama agar saluran yang tersedia tetap berfungsi dengan baik.

Akhirnya, persoalan genangan setidaknya menjadi pembelajaran, karena persoalan kota tidak cukup hanya memiliki jalan yang mulus dan saluran air yang terlihat di pinggirnya. Kota juga membutuhkan sistem yang bekerja sebagai satu kesatuan, perencanaan yang berpihak pada kebutuhan warga, serta koordinasi yang tidak berhenti di meja pembahasan.

Tujuh titik yang ditinjau di Palembang setidaknya menjadi acuan guna membenahi kota sehingga nantinya masalah  bisa berhasil dipetakan. Namun ketika hal itu baru bisa menemukan maknanya ketika rencana berubah menjadi pekerjaan nyata, saluran mampu mengalirkan air, dan warga merasakan perbedaannya.

Sebab, kota yang siap menghadapi hujan bukanlah kota yang berharap langit selalu cerah. Kota yang siap adalah kota yang tidak membiarkan air kehilangan jalan pulangnya. (***)