Setahun CKG Anak, Pemerintah Ubah Target: Bukan Lagi Banyak yang Diperiksa, tapi Harus Ditangani

SUMSELTERKINI.CO.ID – Pemerintah mengubah fokus program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Anak setelah setahun berjalan. Mulai 2027, keberhasilan program tidak lagi hanya dihitung dari banyaknya anak yang menjalani pemeriksaan, tetapi dari seberapa banyak temuan penyakit yang benar-benar ditindaklanjuti hingga tuntas.

Perubahan itu dilakukan setelah evaluasi CKG periode Februari 2025 hingga Februari 2026 menunjukkan masih adanya jarak antara tingginya jumlah anak yang diperiksa dan tindak lanjut medis atas hasil skrining.

Selama periode tersebut, 23,5 juta anak tercatat telah mengikuti CKG. Namun, sejumlah temuan kesehatan belum diikuti pemeriksaan lanjutan maupun penanganan.

Salah satu yang paling mencolok adalah skrining tuberkulosis (TB). Data CKG mencatat 95 persen balita yang teridentifikasi berisiko TB belum menjalani tes konfirmasi.

Temuan lainnya mencakup anemia, kecenderungan peningkatan tekanan darah, masalah kesehatan mental, serta persoalan gigi pada anak.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara khusus menyoroti kesehatan gigi. Berdasarkan hasil CKG, sekitar 30–40 persen gigi anak disebut bermasalah, dengan karies menjadi persoalan utama, disusul masalah gusi.

Budi meminta puskesmas tidak hanya menyediakan layanan pemeriksaan gigi. Fasilitas kesehatan tingkat pertama juga harus mampu memberikan penanganan, termasuk penambalan gigi dan perawatan akar.

“Pastikan semua puskesmas tidak hanya punya kursi gigi, tetapi juga bisa menambal dan merawat akar gigi,” ujar Budi dalam diskusi publik “Setahun Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk Anak, Apa Selanjutnya?” di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (13/8).

Masalah tindak lanjut juga menjadi perhatian pada kesehatan mental remaja. Anak SMP dan SMA yang terindikasi mengalami kecemasan atau depresi perlu segera mendapat akses konseling. Pemerintah membuka opsi pemanfaatan layanan telemedisin sekaligus memperkuat peran guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah.

Penyampaian hasil pemeriksaan kepada anak dan orang tua masih menjadi persoalan. Hasbi, salah satu siswa peserta CKG, mengaku tidak menerima hasil pemeriksaannya secara utuh meski telah menjalani pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah hingga tes hemoglobin (Hb).

Kurangnya informasi mengenai hasil pemeriksaan dinilai dapat menghambat tindak lanjut. Dalam kasus Hasbi, masalah gigi yang terlambat ditangani bahkan berujung pada pencabutan gigi saat dirinya berusia 15 tahun.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menegaskan hasil skrining tidak boleh berhenti sebagai data pemerintah. Hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada orang tua agar mereka memahami kondisi kesehatan anak dan mengetahui langkah yang perlu dilakukan.

Pemerintah juga menyiapkan dukungan pengobatan bagi anak dengan hasil pemeriksaan berstatus kuning atau merah. Kementerian Kesehatan berkomitmen menyediakan obat gratis selama 15 hari pertama bagi kelompok tersebut.

Selain mengejar tindak lanjut medis, penguatan CKG ke depan mencakup pemenuhan hak dan kenyamanan anak saat skrining, perlindungan kerahasiaan data medis, integrasi dengan program Makan Bergizi Gratis di sekolah, serta kolaborasi dengan sektor pendidikan, PKK, Forum Anak dan masyarakat sipil.

Dengan perubahan indikator mulai 2027, pemerintah ingin menggeser CKG dari sekadar program pemeriksaan massal menjadi pintu masuk layanan kesehatan yang memastikan setiap masalah yang ditemukan pada anak mendapat penanganan. (***)