Saat Sekolah Favorit Masih Jadi Rebutan, Bisakah SPMB Benar-Benar Bersih?

SETIAP tahun ajaran baru datang, suasana yang sama kembali terasa. Grup WhatsApp orang tua mulai ramai. Jalur zonasi kembali diperdebatkan. Alamat rumah mendadak jadi hal penting. Sekolah favorit kembali jadi rebutan.

Lantas, pemerintah datang membawa janji yang juga hampir selalu sama, yaitu transparan, objektif, akuntabel, tanpa pungli, tanpa titipan.

Di Palembang belum lama ini komitmen itu kembali ditegaskan melalui Deklarasi Bersama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026/2027. Pemerintah Kota Palembang meminta seluruh pihak menjaga integritas dan menolak praktik titipan maupun pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru.

Komitmen seperti ini tentu penting bahkan memang harus terus diingatkan, pasalnya pendidikan adalah salah satu tempat terakhir yang seharusnya tetap dijaga rasa keadilannya.

Namun pertanyaannya bukan hanya ada atau tidak ada deklarasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasa tenang dan percaya?

Pasalnya dibeberapa  daerah, persoalan penerimaan siswa baru bukan lagi hanya urusan administrasi sekolah. Ia sudah berubah menjadi kecemasan sosial tahunan.

Orang tua takut anaknya tidak masuk sekolah yang dianggap baik. Siswa cemas kalah bersaing. Sebagian masyarakat mulai merasa bahwa sekolah tertentu terlalu sulit dijangkau.

Oleh karena itulah kepercayaan publik menjadi jauh lebih penting daripada sekadar spanduk deklarasi.

Sistem yang baik bukan hanya harus bersih, tetapi juga harus terlihat bersih di mata masyarakat.

Masalah terbesar pendidikan kita sebenarnya bukan semata soal penerimaan murid baru. Akar persoalannya juga ada pada kesenjangan kualitas sekolah.

Selama masih ada istilah “sekolah favorit” dan “sekolah biasa”, selama itu pula persaingan akan terus panas.

Orang tua tentu ingin anaknya masuk ke sekolah yang dianggap terbaik. Itu naluri yang sangat wajar. Tidak ada yang salah dengan harapan tersebut.

Tetapi jika kualitas pendidikan antar sekolah terlalu jauh berbeda, maka tekanan terhadap sistem penerimaan akan terus muncul setiap tahun.

Oleh sebab itu memperbaiki SPMB tidak cukup hanya dengan pengawasan dan kanal pengaduan. Pemerintah juga perlu mempersempit jarak kualitas antar sekolah.

Saya pernah membaca penjelasan tentang pendidikan di Finlandia yang membahas bagaimana pemerintah di sana berupaya memperkecil jarak kualitas antar sekolah. Akibatnya, siswa umumnya dapat bersekolah di dekat tempat tinggalnya dengan standar pendidikan yang relatif merata. Karena itu, budaya berebut sekolah favorit di negara tersebut tidak terlalu dominan seperti yang sering terjadi di banyak tempat lain.

Selain Finlandia, saya juga sempat membaca beberapa pembahasan tentang pendidikan di Singapura, termasuk dari situs Ministry of Education Singapore. Mereka cukup menekankan pentingnya transparansi dalam proses penerimaan siswa agar masyarakat memahami mekanisme seleksi dan tidak mudah dipenuhi prasangka.

Tentu Indonesia memiliki tantangan yang berbeda. Jumlah sekolah besar, kondisi daerah beragam, dan pemerataan fasilitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah panjang.

Tetapi semangat membangun rasa adil dalam pendidikan tetap bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana.

Misalnya memastikan seluruh proses penerimaan mudah dipantau masyarakat. Membuka jalur pengaduan yang benar-benar responsif. Mengumumkan hasil seleksi secara terbuka dan mudah dipahami publik. Memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran.

Yang tidak kalah penting, pejabat dan elite daerah juga harus memberi contoh dengan tidak melakukan intervensi apa pun terhadap proses penerimaan siswa.

Karena satu perlakuan istimewa saja bisa merusak kepercayaan banyak orang sementara masyarakat juga perlu mulai mengubah cara pandang terhadap sekolah.

Warisan masa ke masa

Sekolah yang baik tidak selalu harus sekolah yang paling ramai diburu. Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan gedung besar, pagar tinggi, atau status favorit yang diwariskan dari masa ke masa.

Kadang masalah terbesar pendidikan kita justru muncul ketika semua orang berdesakan menuju titik yang sama, sementara sekolah lain terus dipandang sebelah mata.

Padahal jika pemerataan kualitas pendidikan berjalan baik, tekanan terhadap SPMB perlahan juga akan ikut berkurang. Deklarasi yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang patut diapresiasi sebagai langkah awal menjaga integritas penerimaan siswa baru. Namun pekerjaan sesungguhnya bukan berhenti pada deklarasi.

Yang lebih penting adalah menjaga konsistensi di lapangan.

Sebab masyarakat hari ini tidak hanya ingin mendengar janji transparansi. Mereka ingin melihat sistem yang benar-benar memberi rasa adil bagi semua anak.

Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya soal siapa yang berhasil masuk sekolah favorit. Tetapi tentang apakah setiap anak benar-benar mendapat kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi tanpa harus kalah oleh akses, koneksi, atau rasa curiga terhadap sistem itu sendiri. (***)