Sekolah Rakyat Dikebut di 104 Titik, Progres Pembangunan Capai 99 Persen

SUMSELTERKINI.CO.ID – Sekolah Rakyat dikebut pemerintah dengan pembangunan yang kini berjalan di 104 titik di berbagai daerah Indonesia. Sejumlah lokasi bahkan telah mencapai progres 98 hingga 99 persen, menandai percepatan nyata penyediaan fasilitas pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat terus didorong agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah bersama kementerian dan lembaga terkait juga memperkuat kolaborasi untuk memastikan pembangunan di setiap lokasi berjalan sesuai persyaratan.

“Sudah dalam proses pembangunan di 104 titik. Memang ada beberapa kendala tanahnya tidak bisa dibangun. Padahal juga sudah punya anggaran. Tetapi 104 ini sudah dianggarkan dan sekarang ini akan dibangun lagi,” ujar Gus Ipul dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Percepatan pembangunan menjadi perhatian pemerintah karena Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi salah satu upaya memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan rentan.

Selain pembangunan permanen, saat ini terdapat 81 Sekolah Rakyat rintisan aktif di berbagai daerah. Pemerintah mendorong keberlanjutan sekolah rintisan tersebut sekaligus memastikan para siswa dapat memperoleh fasilitas pendidikan yang semakin layak.

Sekolah Rakyat diselenggarakan berbasis asrama dengan layanan pendidikan formal yang terintegrasi dengan pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar siswa. Konsep ini dirancang agar anak-anak tidak hanya mendapatkan akses belajar, tetapi juga lingkungan yang mendukung mereka untuk tumbuh dan berkembang.

Gus Ipul menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

“Memutus kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi bantuan sesaat. Yang dibutuhkan adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh,” katanya.

Pembangunan Sekolah Rakyat juga terus diperkuat melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Pemenuhan lahan, tata ruang, lingkungan, pertanahan, hingga persyaratan teknis dibahas bersama agar pembangunan dapat berlangsung tertib dan tepat sasaran.

Sebanyak 66 pemerintah daerah dari tujuh provinsi mengikuti rapat koordinasi untuk mempercepat pemenuhan berbagai persyaratan tersebut. Ketujuh provinsi itu yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Riau.

Pemerintah optimistis kolaborasi tersebut mampu mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan pembangunan sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang layak melalui Sekolah Rakyat. (***)