RAPAT Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara daring dari Ruang Sumsel Command Center. Rakornas yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir,
Rapat ini menjadi momen penting karena membahas tiga agenda utama, pengendalian inflasi, kesiapsiagaan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, serta evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Dalam arahan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, terungkap bahwa inflasi nasional per Februari 2026 tercatat di angka 4,76% (year-to-year) dan 0,68% (month-to-month).
Angka ini menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif stabil, namun tetap membutuhkan perhatian serius.
Salah satu indikator yang disebut Mendagri adalah postur anggaran daerah, daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja tinggi biasanya menandakan kesehatan ekonomi yang baik karena mendorong perputaran uang di masyarakat.
Data terbaru menunjukkan, realisasi pendapatan daerah nasional per 6 Maret 2026 mencapai 11,68%, naik dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 10,66%.
Meski demikian, secara nominal gabungan provinsi, angka tahun ini Rp39 triliun, sedikit lebih rendah dibanding tahun lalu Rp42 triliun. Fakta ini menegaskan bahwa meski inflasi terkendali, pemerintah tetap harus waspada menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama menjelang momentum Lebaran.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah arus mudik Idul Fitri yang selalu menimbulkan kepadatan lalu lintas dan potensi lonjakan harga kebutuhan pokok. Dalam Rakornas, Mendagri menegaskan langkah strategis yang telah disepakati pemerintah pusat, termasuk penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) dari 16 hingga 27 Maret 2026.
Kebijakan ini tidak hanya menyesuaikan dengan libur Nyepi pada 19 Maret, tetapi juga bertujuan mengurangi kepadatan transportasi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Selain itu, Mendagri menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah, termasuk di Sumatera Selatan, agar memperhatikan kesiapsiagaan bencana, mengingat mobilitas masyarakat tinggi dan faktor cuaca yang tidak menentu. Kepala daerah juga diingatkan untuk menjamin keamanan lingkungan bagi warga yang meninggalkan rumah, serta mengantisipasi fenomena panic buying yang dapat memicu lonjakan inflasi mendadak.
Di Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra menegaskan kesiapan pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti arahan pusat. Beberapa langkah konkret yang disiapkan antara lain, menjaga ketersediaan pangan selama arus mudik.
Memastikan infrastruktur jalan layak dilalui pemudik agar arus transportasi lancar, perbaikan jalan strategis sebelum arus mudik dimulai dan menertibkan pasar tumpah yang berpotensi menghambat lalu lintas.
Strategi ini tidak hanya penting dari sisi keamanan dan kenyamanan, tetapi juga untuk mencegah lonjakan harga kebutuhan pokok yang bisa mengganggu kestabilan inflasi.
Meskipun persiapan Sumsel terlihat matang, ada sisi lain yang patut menjadi perhatian. Fokus utama pemerintah sering kali berada di Ring 1, yaitu jalur utama dan wilayah perkotaan yang mudah dijangkau. Namun, daerah Ring 2 dan Ring 3 juga berpotensi menghadapi tantangan serupa, terutama terkait distribusi pangan dan akses transportasi.
Selain itu, meski kebijakan WFA efektif mengurangi kepadatan transportasi, koordinasi dengan sektor swasta dan masyarakat tetap penting agar implementasinya optimal. Jangan sampai ada ketimpangan informasi atau penyediaan infrastruktur yang kurang memadai, yang justru bisa memicu panik di masyarakat.
Di sisi edukatif, rakornas ini mengingatkan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar angka, tapi juga terkait kesejahteraan nyata masyarakat. Inflasi yang terkendali akan meningkatkan daya beli, mendorong konsumsi lokal, dan menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
Oleh karena itu, langkah-langkah konkret seperti pengamanan pangan, perbaikan jalan, dan penataan pasar menjadi bagian dari strategi ekonomi mikro yang berdampak makro.
Persiapan menghadapi Idul Fitri 1447 H di Sumatera Selatan menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi dalam mengantisipasi risiko inflasi, kepadatan transportasi, dan kebutuhan masyarakat.
Meski tantangan tetap ada, langkah-langkah strategis seperti WFA, pemantauan pangan, dan perbaikan infrastruktur adalah kunci menjaga kenyamanan pemudik dan stabilitas ekonomi daerah.(***)
