KESENJANGAN data cuaca masih menjadi tantangan utama dalam mitigasi bencana hidrometeorologi di Indonesia, terutama di wilayah rawan banjir dan longsor yang belum terjangkau radar cuaca permanen.
Untuk mempersempit celah tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengembangkan radar cuaca non-polarimetrik berkonsep mobile sebagai penguat sistem pemantauan nasional.
Radar cuaca ini dirancang sebagai perangkat pendukung yang dapat dipindahkan sesuai kebutuhan operasional. Dengan karakteristik mobile, sistem tersebut memungkinkan BMKG memperluas jangkauan pengamatan cuaca secara lebih fleksibel, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur pemantauan.
BMKG menilai pendekatan ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem yang dipengaruhi perubahan iklim. Dalam kondisi tersebut, ketersediaan data cuaca real-time dinilai krusial untuk mendukung peringatan dini dan pengambilan keputusan cepat.
Kepala BMKG Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.D., dilaman resmi BMKG belum lama ini mengatakan radar cuaca non-polarimetrik ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem radar yang telah beroperasi, melainkan melengkapi jaringan yang ada dengan lapisan pengamatan tambahan.
“Radar mobile ini kami posisikan sebagai penguat, khususnya untuk wilayah yang selama ini belum tercakup secara optimal oleh radar permanen,” ujar Teuku Faisal dalam keterangan terkait pengembangan teknologi tersebut.
Menurut dia, pemerataan akses data cuaca menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas mitigasi bencana. Tanpa data yang memadai, potensi cuaca ekstrem sulit dipetakan secara akurat, sehingga risiko terhadap masyarakat menjadi lebih besar.
Pengembangan radar cuaca non-polarimetrik ini didanai melalui program Riset Inovasi Produktif (RISPRO) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan telah berlangsung sejak 2020.
Proyek ini melibatkan kolaborasi antara tim periset BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta mitra industri PT Solusi 247.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendorong kemandirian teknologi nasional, dengan fokus pada peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). BMKG menyebut pengembangan teknologi berbasis kemampuan lokal menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan sistem pemantauan cuaca nasional.
Selain aspek teknis, BMKG juga menaruh perhatian pada keamanan operasional dan legalitas teknologi. Teuku Faisal menekankan pentingnya perlindungan paten yang bersifat universal agar inovasi radar ini dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan diadaptasi ke berbagai produk teknologi di masa depan.
Radar cuaca non-polarimetrik ini akan berfungsi sebagai sumber data tambahan yang memberikan informasi cuaca secara real-time. Dalam situasi darurat, sistem mobile memungkinkan penempatan cepat di lokasi dengan risiko tinggi, seperti wilayah yang mengalami hujan ekstrem berkepanjangan atau peningkatan potensi bencana hidrometeorologi.
Setelah melalui proses sertifikasi dan standarisasi, BMKG berencana mendorong hilirisasi dan komersialisasi radar cuaca tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperluas pemanfaatan teknologi pemantauan cuaca, tidak hanya di lingkungan BMKG, tetapi juga oleh institusi lain yang membutuhkan sistem pengamatan cuaca lokal.
Sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang kompleks, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan pemerataan data cuaca.
Jarak antarpulau, medan pegunungan, dan keterbatasan infrastruktur membuat sebagian wilayah masih bergantung pada informasi cuaca yang terbatas.
Melalui pengembangan radar cuaca mobile, BMKG berupaya mengisi ruang kosong tersebut. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana, tambahan lapisan pemantauan ini diharapkan dapat menghadirkan peringatan lebih dini dan waktu respons yang lebih panjang saat cuaca ekstrem mendekat.
Di balik spesifikasi teknis dan proses riset, radar cuaca mobile ini membawa satu tujuan praktis memastikan tidak ada wilayah yang sepenuhnya “tak terlihat” ketika ancaman cuaca mulai terbentuk di langit Indonesia.(***)
