SISTEM penyaringan digital di jaringan telekomunikasi nasional menahan potensi kerugian masyarakat hingga sekitar Rp8 triliun dalam enam bulan terakhir. Sistem ini memblokir spam dan penipuan digital sebelum menjangkau pengguna, seiring meningkatnya kejahatan berbasis panggilan, pesan singkat, dan tautan berbahaya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan data tersebut dalam forum Fighting Spam & Scams: Solving Real Problems, Delivering Real Impact di Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026). Pemerintah memprioritaskan perlindungan pengguna di ruang digital di tengah tingginya intensitas serangan penipuan berbasis jaringan.
Selama enam bulan implementasi, sistem penyaringan digital mendeteksi lebih dari 2 miliar panggilan, pesan, dan tautan berisiko yang berpotensi digunakan untuk penipuan. Mekanisme ini bekerja langsung di tingkat jaringan untuk menghentikan ancaman sebelum sampai ke perangkat pelanggan.
Hasil penyaringan tersebut melindungi rata-rata lebih dari 33 juta pelanggan setiap hari. Angka ini menunjukkan skala ancaman penipuan digital yang menyasar pengguna lintas kelompok dan wilayah secara masif.
Nezar menegaskan ruang digital yang terus berkembang tidak boleh memicu kekhawatiran publik. Pemerintah menempatkan keamanan jaringan komunikasi sebagai prasyarat utama agar aktivitas ekonomi, layanan publik, dan interaksi sosial berjalan secara aman dan berkelanjutan.
“Ruang digital yang terhubung dan terus tumbuh harus aman. Masyarakat tidak boleh hidup dalam kecemasan saat beraktivitas di dunia digital,” kata Nezar dalam keterangan resmi di laman komdigi.
Penipuan digital berkembang seiring perubahan pola komunikasi masyarakat. Pelaku kejahatan memanfaatkan pesan singkat yang menyerupai notifikasi resmi, panggilan telepon yang mengatasnamakan institusi tertentu, serta tautan yang mengarahkan pengguna ke situs palsu. Pola ini meningkatkan risiko kerugian finansial dalam waktu singkat.
Perhitungan operator telekomunikasi menunjukkan sistem penyaringan digital menahan potensi kerugian finansial pelanggan hingga sekitar 500 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp8 triliun. Nilai tersebut mencerminkan besarnya dampak ekonomi penipuan digital terhadap rumah tangga jika tidak dikendalikan secara sistematis.
Selain teknologi, partisipasi pengguna memperkuat efektivitas sistem. Pemerintah mencatat lebih dari 2,5 juta pelanggan mengaktifkan fitur perlindungan dan melaporkan spam serta penipuan digital secara aktif kepada operator.
Nezar menyebut keterlibatan pengguna mempercepat identifikasi pola serangan baru. Kolaborasi antara pemerintah, operator, dan masyarakat memperkuat pembaruan sistem penyaringan secara berkelanjutan.
“Kolaborasi ini memastikan ruang digital Indonesia tetap terhubung, produktif, dan terlindungi,” ujar Nezar.
Pemerintah akan memperluas kerja sama dengan industri telekomunikasi untuk menerapkan sistem penyaringan spam dan penipuan secara lebih merata. Pemerintah menargetkan sistem ini menjadi standar nasional guna memastikan perlindungan yang konsisten di seluruh jaringan.
Pemerintah juga mendorong sektor swasta berperan aktif dalam membangun ekosistem digital yang aman dan nyaman. Penguatan sistem perlindungan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap infrastruktur komunikasi nasional di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat pada layanan digital.
Di tengah kompleksitas ancaman siber, sistem penyaringan di tingkat jaringan memegang peran penting dalam menahan risiko ekonomi yang tidak terlihat, namun berdampak langsung pada masyarakat.
Bagi pengguna, sistem ini bekerja senyap dan menghentikan ancaman sebelum berubah menjadi kerugian nyata.(***)
