KRISIS iklim global, siapkah Sumsel hadapi karhutla? Pertanyaan itu mengemuka saat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Edward Candra membuka Rapat Konsultasi Tingkat Provinsi terkait capaian dan tindak lanjut Program Sustainable Landscape for Land for Life di Grand Atyasa Palembang, Rabu (4/2/2026).
Bukan tanpa alasan, perubahan iklim kini tak lagi sekadar istilah di forum internasional atau bahan diskusi akademik. Dampaknya sudah terasa nyata di Sumatera Selatan, musim yang makin sulit ditebak, bencana hidrometeorologi yang kian sering, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selalu datang seperti tamu tak diundang.
Dalam sambutannya, Edward Candra menegaskan rapat konsultasi ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum refleksi bersama untuk memperkuat keberlanjutan lingkungan. Ia menekankan pentingnya penguatan program hingga ke tingkat kabupaten dan kota, agar upaya menghadapi krisis iklim tidak berhenti di meja rapat saja.
“Melalui rapat konsultasi ini, kita berharap lahir masukan dan rekomendasi nyata untuk mendukung penanganan karhutla, distribusi air bersih, serta keberlangsungan iklim di Sumatera Selatan,” ujarnya.
Isu karhutla sendiri bukan perkara lokal semata. Asapnya bisa menyeberang batas wilayah, bahkan lintas negara. Karena itu, upaya memperkuat ketahanan iklim daerah menjadi bagian dari respons terhadap krisis iklim global. Ibarat pepatah, kalau atap bocor jangan cuma sibuk lap lantai yang diperbaiki ya atapnya.
Plt. Kepala Bappeda Sumsel Dody Eka Prasetyo menambahkan, dukungan dari lembaga internasional seperti ICRAF melalui Program Landscape for Land for Life sangat membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang.
Program ini dinilai sejalan dengan visi Sumsel Mapan 2045, terutama dalam mengintegrasikan isu iklim dan pengembangan pertanian cerdas iklim.
Pertanian cerdas iklim menjadi kunci penting, mengingat sektor ini sangat rentan terhadap perubahan cuaca ekstrem. Kalau hujan datang tak kenal musim dan kemarau makin panjang, petani bisa ikut pusing sebelum panen.
Di sinilah perencanaan berbasis iklim berperan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan lingkungan.
Direktur ICRAF Andre Eka Dinata mengapresiasi sinergi yang telah terbangun dengan Pemprov Sumsel. Menurutnya, penetapan Sumsel sebagai locus ketahanan iklim dan keberlanjutan hutan merupakan kontribusi positif bagi upaya pelestarian lingkungan hidup, baik di tingkat nasional maupun global.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga internasional ini menunjukkan menghadapi krisis iklim tidak bisa dilakukan sendirian. Butuh kerja sama, data, dan aksi nyata yang berkelanjutan. Dunia boleh bicara soal target iklim, tapi di daerah, tantangannya nyata, api, air, dan lahan.
Rapat konsultasi ini menjadi pengingat krisis iklim bukan cerita masa depan, melainkan kenyataan hari ini. Ketahanan iklim bukan pilihan, melainkan kebutuhan.
Jika langkah-langkah konkret terus diperkuat hingga ke daerah, Sumatera Selatan punya peluang bukan hanya bertahan, tetapi juga memberi contoh bagaimana daerah merespons tantangan global dengan aksi lokal yang nyata.(***)
