DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, meminta antar negara G20 sepakat saling membuka akses pangan masing-masing supaya tercipta ketahanan pangan dunia.
Hal itu untuk membantu negara importir besar di dunia. Dalam hal pangan, yang terjadi saat ini adalah soal kenaikan harga secara tiba-tiba dan merugikan negara importir.
“Seharusnya ada kebijakan diantara negara G20 untuk mengantisipasi kenaikan harga yang merugikan terutama bagi negara berpenduduk besar,” katanya, Senin (4/4/2022).
Dicontohkan, harga gandum saat ini mengalami kenaikan akibat konflik Ukraina. Sehingga produksi gandum berkurang dan harganya melonjak. Sementara negara penghasil gandum lainnya juga tidak mau melepas produknya untuk ketahanan pangan negara lain.
“Ini yang harusnya ada kesepakatan diantara negara-negara anggota G20 sehingga stabilitas harga juga terjaga. Misalnya konsumsi dan impor tinggi di Indonesia, saya rasa harus ada kepastian soal itu sehingga harga relatif terjangkau,” ujarnya.
Tauhid juga menyarankan agar disekapati perihal Non Tariff Measures (NTMs) diantara negara G20. Menurutnya, standarisasi NTMs diantara negara G20 saat ini belum terjadi kesamaan.
“Menurut saya, misalnya NTMs dengan negara G20 harusnya ada yang bisa menjadi acuan. Sehingga tidak ada yang seenaknya negara-negara maju memerlukan NTMs untuk pangan sehingga kita tidak bisa ekspor dalam jumlah yang besar. Harus saling sinergi lah diantara negara G20 ini dalam hal pangan,” ucapnya.
Belum adanya kesepakatan soal NTMs kata Tauhid berdampak pada terhambatnya pemenuhan kebutuhan suplay pangan di negara importir. Ditegaskan, negara-negara yang memiliki cadangan pangan cukup diminta dengan sukarela membuka akses bagi negara lain terutama dalam kondisi krisis.
Dicontohkan, negara yang memiliki cadangan pangan 1,6 tahun dalam kondisi krisis harus menurunkan cadangannya menjadi setahun saja. Dengan asumsi, cadangan enam bulan yang dimiliki diberikan untuk negara lain. “Ini diperlukan keterbukaan dan semacam kesediaan membuka akses pangan bagi negara lain untuk pemenuhan ketahanan pangan,” katanya.
Dalam Presidensi G20 ini, negara-negara anggota diminta bersepakat soal hal itu. Selanjutnya, diminta agar pangan jangan dijadikan alat untuk ‘tawar-menawar’ oleh negara. Hal itu akan memberatkan negara yang tidak memiliki akses dan berdampak bagi warganya.
“Intinya harus ada keikhlasan untuk tidak menjadikan sebagai alat bargain. Misalnya ada semacam ancaman menghentikan pasokan pangan karena alasan tertentu pada negara lain. Itu tidak boleh terjadi karena akan berdampak pada banyak orang yang tidak bisa mengakses makanan dan menyebabkan kematian,” pungkasnya.InfoPublik (***)
