Live Streaming Demo Dipantau Kemkomdigi, Konten Viral hingga Gift Tak Menjamin Informasi Benar

SUMSELTERKINI.CO.ID – Aksi demonstrasi yang berlangsung di Jakarta hari ini ikut menjadi perhatian di ruang digital. Bukan hanya soal jalannya aksi, live streaming demo dan berbagai unggahan di media sosial juga dipantau karena berpotensi membentuk opini publik dalam waktu sangat cepat.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meningkatkan pemantauan terhadap percakapan, unggahan, hingga siaran langsung yang berkaitan dengan aksi penyampaian aspirasi masyarakat pada Kamis (27/8/2026).

Perhatian pemerintah salah satunya tertuju pada konten yang mengejar jumlah penonton dan viralitas. Dalam pemantauan Kemkomdigi, terdapat siaran langsung yang juga berorientasi pada monetisasi melalui fitur pemberian hadiah atau gift.

Masalahnya, jumlah penonton yang tinggi tidak otomatis membuat informasi dalam sebuah siaran langsung demo menjadi benar.

Kemkomdigi mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan viralnya sebuah video sebagai ukuran kebenaran informasi. Potongan video, narasi yang kehilangan konteks, hingga unggahan dari sumber yang tidak jelas dapat dengan mudah menyebar ketika situasi sedang ramai.

Masyarakat juga diminta lebih berhati-hati sebelum membagikan informasi mengenai aksi demonstrasi hari ini. Sumber, konteks, dan kebenaran informasi perlu diperiksa terlebih dahulu agar media sosial tidak berubah menjadi tempat penyebaran provokasi atau informasi palsu.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan kritik dan aspirasi. Namun, kebebasan tersebut menurutnya harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk ketika menyampaikan pendapat di ruang digital.

“Kritik dan aspirasi masyarakat kami hormati dan kami persilakan. Tetapi provokasi, DFK, ujaran kebencian, dan konten yang sengaja dibuat untuk menghasut atau memperkeruh keadaan tidak akan kami biarkan,” kata Meutya.

Hari ini sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa memang dijadwalkan menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Sedikitnya empat kelompok disebut akan ikut dalam aksi tersebut, termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Massa dari luar daerah juga dilaporkan mulai berdatangan dan berkumpul di sekitar Gedung DPR sejak Rabu. Situasi tersebut membuat aktivitas di ruang digital ikut menjadi perhatian, terutama karena informasi mengenai aksi dapat menyebar luas hanya dalam hitungan menit.

Kemkomdigi juga meningkatkan kewaspadaan setelah muncul informasi mengenai penangkapan sejumlah orang yang diduga akan membuat kerusuhan dalam aksi unjuk rasa hari ini.

Dia menjelaskan masyarakat diminta tidak mudah terpancing oleh konten yang sengaja memainkan emosi. Narasi yang mengadu domba, menghasut, menyebarkan kebencian, atau menyampaikan informasi tanpa sumber yang jelas dapat memperkeruh keadaan.

Meutya menegaskan pemerintah tidak bermaksud membatasi masyarakat dalam menyampaikan suara. Yang menjadi perhatian adalah penggunaan ruang digital untuk menyebarkan konten yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.

“Dalam situasi seperti ini, satu unggahan dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, konten demo di media sosial perlu dilihat secara utuh, bukan hanya berdasarkan potongan video atau jumlah penontonnya. Viral belum tentu benar, sementara informasi yang terlihat meyakinkan tetap perlu diperiksa sumber dan konteksnya.

Kemkomdigi menyatakan pemantauan ruang digital akan terus dilakukan selama situasi berlangsung. Jika ditemukan konten yang memenuhi unsur pelanggaran, penanganan akan dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang digital tetap menjadi tempat masyarakat menyampaikan pendapat. Namun ketika sebuah unggahan berpotensi menghasut, menyebarkan kebencian, atau menyampaikan informasi palsu yang mengganggu ketertiban, konsekuensinya tidak lagi hanya soal viral atau tidak viral. (***)