Kemkomdigi Siapkan 4 Langkah Perkuat Kedaulatan Digital

SUMSELTERKINI.CO.ID – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyiapkan empat langkah strategis guna memperkuat kendali nasional atas infrastruktur, pemanfaatan teknologi, talenta artifisial (AI) hingga regulasi digital.

Oleh sebab itu, kedaulatan digital Indonesia sangat penting di tengah pesatnya perkembangan AI. Salah satu target awalnya adalah menyusun peta infrastruktur dan teknologi digital nasional dalam 30 hari ke depan.

Agenda disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam Sovereign Tech Summit 2026, bagian dari rangkaian Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, kemarin.

Langkah ini muncul di tengah tantangan yang semakin besar. Penguatan ekosistem digital tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan jaringan atau masuknya investasi asing.

Menurutnya, Indonesia juga perlu meningkatkan kemampuan untuk mengelola infrastruktur strategis, mengembangkan teknologi, menyiapkan sumber daya manusia, dan menyesuaikan aturan dengan perkembangan industri.

Nezar menegaskan, hasil forum teknologi harus diterjemahkan menjadi pekerjaan nyata yang melibatkan pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), pelaku industri, perguruan tinggi, dan komunitas teknologi.

“Forum yang baik tidak hanya diukur dari ramainya diskusi ataupun dinamisnya perbincangan, melainkan dari apa yang akan kita kerjakan setelahnya,” ujar Nezar.

Langkah pertama adalah menyusun dokumen pemetaan infrastruktur dan teknologi digital nasional dalam 30 hari ke depan.

Kemkomdigi bersama asosiasi industri akan merangkum hasil pembahasan berbagai panel Bali Tech Week 2026 menjadi dasar penyusunan rencana aksi. Pemetaan ini mencakup infrastruktur strategis, mulai dari jaringan serat optik, kabel laut, hingga satelit.

Dokumen tersebut diharapkan membantu para pemangku kepentingan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan, kendala konektivitas, serta peluang untuk mengoptimalkan infrastruktur yang telah tersedia.

Pemetaan menjadi penting agar pembangunan infrastruktur digital tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan memiliki arah pengembangan dan prioritas yang dapat dikerjakan bersama.

“Saya kira ada banyak poin strategis yang perlu ditindaklanjuti, mulai dari serat optik, kabel laut, hingga satelit. Hasil diskusi ini perlu kita rangkum menjadi rencana aksi yang bisa dikerjakan bersama,” kata Nezar.

Agenda kedua adalah mengembangkan proof of concept atau proyek percontohan untuk mempertemukan pemerintah dan industri dalam mengadopsi serta mengoptimalkan infrastruktur digital.

Program ini akan melibatkan BUMN, korporasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaksanaannya dirancang dengan pembagian tanggung jawab, target, dan jadwal yang jelas.

Tantangan yang ingin dijawab bukan hanya bagaimana membangun infrastruktur, tetapi juga bagaimana memastikan teknologi tersebut benar-benar digunakan dan menghasilkan manfaat ekonomi.

Melalui kolaborasi lintas sektor, investasi digital diharapkan dapat mendorong layanan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi usaha, dan membuka peluang inovasi bagi masyarakat.

Langkah ketiga berfokus pada penguatan talenta dan inovasi kecerdasan artifisial melalui kolaborasi industri, lembaga riset perguruan tinggi, dan komunitas teknologi.

Pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dari kedaulatan digital karena infrastruktur saja tidak cukup untuk membangun ekosistem teknologi yang kompetitif.

Indonesia membutuhkan talenta yang mampu mengembangkan, mengoperasikan, dan mengamankan teknologi, termasuk AI. Kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan komunitas diharapkan memperkuat kemampuan riset sekaligus mempercepat penerapan inovasi.

Dengan demikian, pembangunan teknologi tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas, tetapi juga pada kemampuan nasional untuk menghasilkan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

Agenda keempat adalah menyelaraskan kebijakan dan investasi dengan perkembangan teknologi.

Kemkomdigi akan meninjau regulasi yang berlaku agar tetap relevan dengan kebutuhan ekosistem digital serta mampu mengakomodasi pemanfaatan teknologi baru secara bertanggung jawab.

Satelit orbit rendah

Salah satu perhatian adalah perkembangan satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO). Teknologi ini semakin banyak dimanfaatkan untuk membantu mengatasi keterbatasan jaringan telekomunikasi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kawasan maritim, serta daerah perbatasan.

Perkembangan tersebut menuntut kebijakan yang mampu mengimbangi inovasi sekaligus memperkuat ekosistem teknologi satelit nasional. “Regulasi harus bisa merespons perkembangan teknologi. Ada banyak hal yang mungkin belum tersentuh oleh regulasi saat ini, padahal bisa memperkuat ekosistem teknologi satelit,” tegas Nezar.

Di tengah upaya memperkuat kedaulatan digital, Indonesia tetap membuka ruang bagi kerja sama internasional. Menurut Nezar, tantangannya adalah memastikan keterbukaan terhadap teknologi dan investasi global berjalan seiring dengan kemampuan nasional menjaga kepentingan strategis.

Dalam era AI, kedaulatan digital tidak lagi terbatas pada penguasaan wilayah darat, laut, dan udara. Aspek tersebut juga mencakup jaringan yang menyalurkan data, pusat data yang menyimpannya, kapasitas komputasi yang menjalankan model AI, serta talenta yang membangun dan mengamankan ekosistem digital.

“Indonesia tetap terbuka pada kolaborasi global, teknologi global, dan juga investasi global. Namun, keterbukaan itu harus berjalan bersama kemampuan untuk menjaga dan mengendalikan hal-hal yang strategis bagi bangsa,” ujar Nezar.

Artinya, agenda kedaulatan digital tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga kemampuan mengelola teknologi dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan di dalam negeri.

Keempat agenda tersebut sejalan dengan tiga pilar Bali Tech Week 2026, yakni Sovereign Digital Infrastructure, Sovereign Intelligence and Impact, serta Sovereign Trust and Risk Alliance.

Ketiga pilar tersebut menekankan pentingnya infrastruktur digital yang andal, pemanfaatan AI yang menghasilkan dampak nyata, serta ekosistem digital yang aman dan tepercaya.

Tahap selanjutnya adalah menerjemahkan agenda tersebut menjadi rencana kerja yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Target pemetaan infrastruktur dalam 30 hari menjadi salah satu langkah awal untuk merumuskan kebutuhan dan prioritas pengembangan.

Keberhasilan upaya ini pada akhirnya akan ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan: seberapa jauh pemetaan menghasilkan rencana konkret, proyek percontohan memberikan manfaat, talenta teknologi berkembang, dan regulasi mampu mengikuti perubahan industri digital. (***)/sumber komdigi