Sejumlah pejabat pemerintah dan pelaku industri hadir dalam acara itu, di antaranya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Utusan Khusus Presiden sekaligus Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani.
Pemerintah memilih konsep hunian vertikal untuk menjawab keterbatasan lahan di kawasan perkotaan yang semakin terasa.
Menteri Maruarar Sirait mengatakan pembangunan rumah susun memungkinkan penyediaan hunian dalam jumlah besar tanpa membutuhkan lahan luas seperti rumah tapak.
Menurut dia, proyek rusun di kawasan Meikarta berdiri di atas lahan sekitar 30 hektare. Dengan pembangunan vertikal, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 141.000 unit hunian.
“Jika dibangun dalam bentuk rumah tapak, kebutuhan lahannya bisa mencapai sekitar 1.200 hektare. Dengan konsep vertikal, penggunaan lahan jauh lebih efisien,” kata Maruarar.
Ia menjelaskan pemerintah terlebih dahulu memastikan kepastian hukum sebelum proyek dimulai.
Kementerian PKP berkonsultasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan transparan dan memiliki kepastian hukum.
Menurut Maruarar, langkah tersebut penting agar masyarakat yang akan membeli hunian, perbankan yang menyalurkan pembiayaan, serta pengembang yang terlibat dalam proyek memiliki rasa aman.
Selain menyediakan hunian, pemerintah juga menilai pembangunan sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas.
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan industri perumahan mampu menggerakkan banyak sektor usaha sekaligus membuka peluang kerja.
“Industri perumahan memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian. Dampaknya bisa mencapai 1,5 hingga lima kali terhadap pertumbuhan ekonomi karena ada sekitar 185 sektor usaha yang terkait dengan bisnis properti dan konstruksi,” ujar Hashim.
Sementara itu Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani memastikan dukungan pembiayaan untuk proyek tersebut. Menurut dia, Danantara Indonesia siap terlibat dalam pembiayaan pembangunan karena melihat proyek hunian rakyat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar.
Rosan menjelaskan tahap awal pembangunan direncanakan berlangsung di lahan seluas sekitar 12,8 hektare. Di area tersebut akan dibangun 18 menara rumah susun dengan ketinggian sekitar 32 lantai.
Nilai investasi pembangunan diperkirakan mencapai Rp14 triliun hingga Rp16 triliun. Pemerintah juga membuka peluang kolaborasi antara BUMN karya dan kontraktor swasta dalam proses pembangunan agar proyek dapat berjalan lebih cepat.
Selain proyek di Bekasi, pemerintah juga menyiapkan pengembangan hunian vertikal di wilayah lain.
Salah satu lokasi yang sedang dipertimbangkan berada di Kota Depok, Jawa Barat, di atas lahan milik pemerintah sekitar 45 hektare yang berpotensi dibangun hingga sekitar 170.000 unit hunian.
Pemerintah berharap pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta dapat menjadi model kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Dengan konsep hunian vertikal, kebutuhan rumah di kawasan perkotaan diharapkan dapat dipenuhi lebih cepat sekaligus menghemat penggunaan lahan yang semakin terbatas. (***)
